Daily Archives: December 14, 2017

Penelitian Pengembangan Komoditas/Produk/Jenis Usaha Unggulan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kalimantan Tengah

Published by:

  1. Latar Belakang

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam perekonomian nasional memiliki peran yang penting dan strategis. Pertama, jumlah industrinya yang besar dan terdapat dalam setiap sektor ekonomi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik dan Kementrian Koperasi & UKM, jumlah UMKM tercatat 42,39 juta unit atau 99,9{a4122fb990c803677a7126bf13abf626357e473551414eb4d269bd2536774658} dari total unit usaha. Kedua, potensinya yang besar dalam penyerapan tenaga kerja. Setiap unit investasi pada sektor UMKM dapat menciptakan lebih banyak kesempatan kerja jika dibandingkan dengan investasi yang sama pada usaha besar. Sektor UMKM menyerap 79,04 juta tenaga kerja atau 99,4{a4122fb990c803677a7126bf13abf626357e473551414eb4d269bd2536774658} dari total angkatan kerja yang bekerja. Ketiga, kontribusi UMKM dalam pembentukan PDB cukup signifikan, yakni sebesar 56,72{a4122fb990c803677a7126bf13abf626357e473551414eb4d269bd2536774658} dari total PDB (BPS, 2004). Kegiatan penelitian dan penyediaan informasi merupakan salah satu kegiatan yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia dalam kerangka bantuan teknis. Penelitian tersebut diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat kepada stakeholders, baik kepada pemerintah daerah, perbankan, kalangan swasta, maupun masyarakat luas yang berkepentingan dalam upaya pemberdayaan UMKM. Kajian penelitian Baseline Economic Survey (BLS) di Kalimantan Tengah tahun 2008, dilaksanakan untuk menetapkan komoditi/produk/jenis usaha (KPJu) unggulan daerah di kabupaten dengan menggunakan alat analisis Metode Perbandingan Eksponensial (MPE) dan Analytic Hierarchy Process (AHP). Setiap kabupaten di suatu provinsi diharapkan memiliki KPJu unggulan dari berbagai sektor ekonomi yang patut dan cocok untuk dikembangkan. Dengan program yang lebih fokus, Pemerintah Daerah dapat memprioritaskan kebijakan ekonomi melalui pengembangan komoditi unggulan tertentu di suatu kabupaten/kota sebagai upaya untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam rangka mengurangi angka/tingkat kemiskinan di daerah. Pada akhirnya, hal tersebut diharapkan meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal. Penelitian BLS dilaksanakan di 14 kabupaten/kota di Kalimantan Tengah, meliputi Kotawaringin Barat (6 kecamatan), Kotawaringin Timur (8 kecamatan), Kapuas (8 kecamatan), Barito Selatan (6 kecamatan), Barito Utara (6 kecamatan), Sukamara (5 kecamatan), Lamandau (5 kecamatan), Seruyan (5 kecamatan), Katingan (8 kecamatan), Pulang Pisau (6 kecamatan), Gunung Mas (9 kecamatan), Barito Timur (6 kecamatan), Murung Raya (6 kecamatan), dan Kota Palangka Raya (5 kecamatan). Total kecamatan yang disurvei sebanyak 89 kecamatan.

 

  1. Kebijakan Pengembangan UMKM

Faktor utama pendorong dan peluang bagi pengembangan UMKM adalah berbagai kebijakan serta program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Perbankan. Dalam implementasinya berbagai kebijakan dan program tersebut mengalami hambatan, yaitu hambatan birokrasi, koordinasi dan anggaran. Pelaku usaha UMKM belum 33 merasakan manfaat dari berbagai kebijakan dan program tersebut. Hal itu disebabkan oleh tersebarnya lokasi usaha UMKM secara geografis, distribusi dan akses informasi yang terbatas, serta kemampuan individu pelaku usaha UMKM yang beragam. Kondisi tersebut menyebabkan terbatasnya jumlah dan jangkauan UMKM yang memperoleh manfaat dari kebijakan dan program yang telah dilaksanakan. Faktor penghambat dalam pengembangan UMKM secara garis besar menyangkut faktor internal dan faktor eksternal UMKM. Dari segi internal, khususnya Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yaitu: rendahnya kemampuan dan keterampilan sumberdaya manusia, penguasaan teknologi, organisasi dan manajemen usaha serta kemampuan akses pasar dan akses terhadap informasi pasar. Faktor penghambat yang lain adalah kendala SDM, birokrasi dan anggaran yang menyebabkan belum maksimalnya kinerja SKPD di tingkat kabupaten/kota dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan dan program dari pemerintah pusat dan daerah. Faktor penghambat yang lain adalah permasalahan yang terkait dengan iklim usaha antara lain (a) besarnya biaya transaksi, karena panjangnya proses perizinan, akibatnya timbul berbagai pungutan, (b) praktik usaha yang tidak sehat, dan (c) kondisi infrastruktur. Berbagai kebijakan pemerintah pusat telah dikeluarkan oleh Lembaga Pemerintah Departemen dan Non Departemen sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, yang antara lain mengatasi masalah dan meminimalisir kendala yang dihadapi oleh UMKM, baik dari segi permodalan dan pembiayaan usaha, kelembagaan, manajemen usaha, dan pemasaran. Dalam rangka mempercepat pengembangan sektor riil dan pemberdayaan UMKM, pemerintah pusat telah mengeluarkan kebijakan terbaru dalam bentuk INPRES No. 6 tahun 2007 dimana secara garis besar meliputi: (1) peningkatan akses permodalan bagi UMKM, (2) pengembangan kewirausahaan dan sumberdaya manusia, (3) peningkatan peluang pasar produk UMKM, dan (4) reformasi regulasi. Kebijakan dan program Departemen dan Non-Departemen dalam operasionalisasinya dihadapkan kepada masalah koordinasi dan pengendalian.

Pembangunan ekonomi kerakyatan di Propinsi Kalimantan Tengah tergambar sebagaimana yang dinyatakan dalam Visi dan Misi Pembangunan Daerah Tahun 2006-2025 yaitu untuk mewujudkan Kalimantan Tengah yang maju, mandiri dan adil. Visi dan misi tersebut juga tercantum dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2006-2025.