Daily Archives: February 14, 2018

Social Accountability International and SA8000

Published by:

Social Accountability International (SAI) is a human rights organization founded in 1996 that seeks to
improve workplaces and communities around the world by developing and implementing socially
responsible standards. To fulfill its mission, SAI convenes all key sectors, including workers and trade unions, companies, government, non-governmental organizations, socially responsible investors and consumers, to operate consensus-based voluntary standards; accredits qualified organizations to verify compliance; and, promotes understanding and implementation of such standards worldwide. SAI systems feature certification of compliance at the facility level and support for companies seeking to implement our standards. SAI leverages the power of responsible consumers and investors by identifying companies and other organizations that adopt and implement our standards, read more  Download Here

NORMA HUKUM DAN BISNIS TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Published by:

Corporate Social Responsibility (CSR= tanggung jawab sosial perusahaan) merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang memiliki tiga asas yakni asas tanggung jawab negara, asas berkelanjutan, dan asas manfa’at.CSR mendasarkan pada norma hukum dengan memperhatikan tingkat kesadaran masyarakat dan perkembangan lingkungan global serta perangkat hukum internasional yang berkaitan dengan lingkungan hidup.

Kewajiban Pemerintah dalam mewujudkan, menumbuhkan, mengem

bangkan, dan meningkatkan kemitraan antara masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah dalam upaya pelestariab daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Peran serta masyarakat ialah kesempatan yang sama dan seluas-luasnya dalam pengelolaan lingkungan hidup, dilakukan dengan cara;

  1. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
  2. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
  3. menumbuhkan ketanggap segeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial
  4. memberikan saran pendapat; dan menyampaikan informasi dan / atau menyampaikan laporan.

Kewajiban Pemerintah: Sumber daya alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat, serta pengaturannya ditentukan oleh pemerintah, yakni mengatur dan mengembangkan kebijaksanaan lingkungan hidup; mengatur penyediaan, peruntukan, penggunaan, pengelolaan lingkungan hidup, dan pemanfaatan kembali sumberdaya alam, teremasuk sumber genetika; mengatur perbuatan hukum lainnnya serta perbuatan hukum terhadap sumberdaya alam dan sumberdaya buatan, termasuk sumberdaya genetika; mengendalikan kegiatan yang mempunyai dampak sosial; mengembangkan pendanaan bagi upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemerintah menetapkan peraturan dengan memperhatikan nilai-nilai agama, adat istiadat, dan nilai-nilai hidup dalam masyarakat.

Penyelesaian Sengketa dapat ditempuh melalui pengadilan, atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan secara sukarela para pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berlaku bagi tindak pidana lingkungan hidup.

Gugatan pengadilan dapat ditempuh apabila Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan bisa memakai jasa badan Arbitrase Keputusan Hakim berupa Ganti rugi dan atau melakukan tindakan tertentu dan dapat menetapkan pembayaran uang paksa atas setiap hari keterlambatan penyelesaian tindakan tertentu tsb.

Tanggung jawab mutlak bagi perusak lingkungan hidup untuk membayar ganti rugi secara langsung dan seketika saat terjadi pencemaran dan atau perusakan, selanjutnya bisa anda Download Disini