Iso image - wikipedia

An iso image is an archive file of an optical disc, a type of disk image composed of the data contents from every written sector on an optical disc, including the.

PDF File Name: Iso image - wikipedia
Source: en.wikipedia.org » DOWNLOAD «

Iso (@isostandards) | twitter

The latest tweets from iso (@isostandards). great things happen when the world agrees. international standards | geek-friendly | informatively fun. official iso account..

PDF File Name: Iso (@isostandards) | twitter
Source: twitter.com » DOWNLOAD «

Iso | verisk analytics

Since 1971, iso has been a leading source of information about property/casualty insurance risk..

PDF File Name: Iso | verisk analytics
Source: www.verisk.com » DOWNLOAD «

Isoa - official site

Iso insurance, home of isoa student insurance for international students.

PDF File Name: Isoa - official site
Source: www.isoa.org » DOWNLOAD «

Iso settings in digital photography

In digital photography iso measures the sensitivity of the image sensor; the lower the number the less sensitive your camera is to light..

PDF File Name: Iso settings in digital photography
Source: digital-photography-school.com » DOWNLOAD «

Verisk and iso products online access

Global search finds content across seven of iso's core products that are key to your used of out loss costs, rules and forms content, we have recently moved the.

PDF File Name: Verisk and iso products online access
Source: info.iso.com » DOWNLOAD «

Download windows 10 disc image (iso file) - microsoft.com

You’ve been routed to this page because the operating system you’re using won’t support the windows 10 media creation tool and we want to make sure you can.

PDF File Name: Download windows 10 disc image (iso file) - microsoft.com
Source: www.microsoft.com » DOWNLOAD «

Category Archives: ISO

(ISO 31000 Perubahan) Standar Internasional Manajemen Risiko

Published by:

ISO 31000 Standar Internasional Manajemen Risiko
Sebuah standar baru ISO 31000:2009, Risk management – Principles and guidelines, telah dirilis oleh forum standardisasi ISO yg ditujukan pada organisasi yg ingin mengelola risiko secara efektif.

ISO 31000 memuat prinsip-prinsip & kerangka kerja serta proses buat mengelola segala faktor risiko secara transparan, sistematis dan kredibel.

Melalui penerapan manajemen risiko berbasis ISO 31000:2009, organisasi bisa berbagi, melaksanakan & menaikkan kinerja manajemen resiko sebagai bagian integral berdasarkan sistem manajemen organisasi.

ISO 31000:2009 dapat diterapkan buat setiap jenis organisasi, baik publik, swasta, komunitas, asosiasi, grup ataupun perorangan.

ISO 31000:2009 ditujukan kepada:

pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap penerapan manajemen resiko operasional suatu organisasi
pihak-pihak yg harus mengklaim management risiko yang baik
pihak-pihak yang harus melakukan evaluasi management risk pada organisasinya
pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam menyusun standar yang baku, panduan prosedur dan codes of practice berkaitan dengan manajemen risiko perusahaan.

Download Filenya :

ISO 31000 Perubahan

Proses Majamenen Rresiko

Social Accountability International and SA8000

Published by:

Social Accountability International (SAI) is a human rights organization founded in 1996 that seeks to
improve workplaces and communities around the world by developing and implementing socially
responsible standards. To fulfill its mission, SAI convenes all key sectors, including workers and trade unions, companies, government, non-governmental organizations, socially responsible investors and consumers, to operate consensus-based voluntary standards; accredits qualified organizations to verify compliance; and, promotes understanding and implementation of such standards worldwide. SAI systems feature certification of compliance at the facility level and support for companies seeking to implement our standards. SAI leverages the power of responsible consumers and investors by identifying companies and other organizations that adopt and implement our standards, read more  Download Here

NORMA HUKUM DAN BISNIS TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Published by:

Corporate Social Responsibility (CSR= tanggung jawab sosial perusahaan) merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang memiliki tiga asas yakni asas tanggung jawab negara, asas berkelanjutan, dan asas manfa’at.CSR mendasarkan pada norma hukum dengan memperhatikan tingkat kesadaran masyarakat dan perkembangan lingkungan global serta perangkat hukum internasional yang berkaitan dengan lingkungan hidup.

Kewajiban Pemerintah dalam mewujudkan, menumbuhkan, mengem

bangkan, dan meningkatkan kemitraan antara masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah dalam upaya pelestariab daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Peran serta masyarakat ialah kesempatan yang sama dan seluas-luasnya dalam pengelolaan lingkungan hidup, dilakukan dengan cara;

  1. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
  2. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
  3. menumbuhkan ketanggap segeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial
  4. memberikan saran pendapat; dan menyampaikan informasi dan / atau menyampaikan laporan.

Kewajiban Pemerintah: Sumber daya alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat, serta pengaturannya ditentukan oleh pemerintah, yakni mengatur dan mengembangkan kebijaksanaan lingkungan hidup; mengatur penyediaan, peruntukan, penggunaan, pengelolaan lingkungan hidup, dan pemanfaatan kembali sumberdaya alam, teremasuk sumber genetika; mengatur perbuatan hukum lainnnya serta perbuatan hukum terhadap sumberdaya alam dan sumberdaya buatan, termasuk sumberdaya genetika; mengendalikan kegiatan yang mempunyai dampak sosial; mengembangkan pendanaan bagi upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemerintah menetapkan peraturan dengan memperhatikan nilai-nilai agama, adat istiadat, dan nilai-nilai hidup dalam masyarakat.

Penyelesaian Sengketa dapat ditempuh melalui pengadilan, atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan secara sukarela para pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berlaku bagi tindak pidana lingkungan hidup.

Gugatan pengadilan dapat ditempuh apabila Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan bisa memakai jasa badan Arbitrase Keputusan Hakim berupa Ganti rugi dan atau melakukan tindakan tertentu dan dapat menetapkan pembayaran uang paksa atas setiap hari keterlambatan penyelesaian tindakan tertentu tsb.

Tanggung jawab mutlak bagi perusak lingkungan hidup untuk membayar ganti rugi secara langsung dan seketika saat terjadi pencemaran dan atau perusakan, selanjutnya bisa anda Download Disini

STANDARISASI TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN BERDASARKAN SA8000

Published by:

Semenjak keruntuhan rezim diktatoriat Orde Baru, masyarakat semakin berani untuk beraspirasi dan mengekspresikan tuntutannya terhadap perkembangan dunia bisnis Indonesia. Masyarakat telah semakin kritis dan mampu melakukan kontrol sosial terhadap dunia usaha. Hal ini menuntut para pelaku bisnis untuk menjalankan usahanya dengan semakin bertanggungjawab. Pelaku bisnis tidak hanya dituntut untuk memperoleh keuntungan dari lapangan usahanya, melainkan mereka juga diminta untuk memberikan kontribusi positif terhadap lingkungan sosialnya. Perubahan pada tingkat kesadaran masyarakat memunculkan kesadararan baru tentang pentingnya melaksanakan apa yang kita kenal sebagai Corporate Social Responsibility (CSR). Pemahaman itu memberikan pedoman bahwa korporasi bukan lagi sebagai entitas yang hanya mementingkan dirinya sendiri saja sehingga ter-alienasi atau mengasingkan diri dari lingkungan masyarakat di tempat mereka bekerja, melainkan sebuah entitas usaha yang wajib melakukan adaptasi kultural dengan lingkungan sosialnya.

 

CSR adalah basis teori tentang perlunya sebuah perusahaan membangun hubungan harmonis dengan masyarakat tempatan. Secara teoretik, CSR dapat didefinisikan sebagai tanggung jawab moral suatu perusahaan terhadap para strategicstakeholdersnya, terutama komunitas atau masyarakat disekitar wilayah kerja dan operasinya. CSR memandang perusahaan sebagai agen moral. Dengan atau tanpa aturan hukum, sebuah perusahaan harus menjunjung tinggi moralitas. Parameter keberhasilan suatu perusahaan dalam sudut pandang CSR adalah pengedepankan prinsip moral dan etis, yakni menggapai suatu hasil terbaik, tanpa merugikan kelompok masyarakat lainnya. Salah satu prinsip moral yang sering digunakan adalah goldenrules, yang mengajarkan agar seseorang atau suatu pihak memperlakukan orang lain sama seperti apa yang mereka ingin diperlakukan. Dengan begitu, perusahaan yang bekerja dengan mengedepankan prinsip moral dan etis akan memberikan manfaat terbesar bagi masyarakat, selanjutnya silahkan unduh filenya disini

Penelitian Pengembangan Komoditas/Produk/Jenis Usaha Unggulan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kalimantan Tengah

Published by:

  1. Latar Belakang

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam perekonomian nasional memiliki peran yang penting dan strategis. Pertama, jumlah industrinya yang besar dan terdapat dalam setiap sektor ekonomi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik dan Kementrian Koperasi & UKM, jumlah UMKM tercatat 42,39 juta unit atau 99,9{a4122fb990c803677a7126bf13abf626357e473551414eb4d269bd2536774658} dari total unit usaha. Kedua, potensinya yang besar dalam penyerapan tenaga kerja. Setiap unit investasi pada sektor UMKM dapat menciptakan lebih banyak kesempatan kerja jika dibandingkan dengan investasi yang sama pada usaha besar. Sektor UMKM menyerap 79,04 juta tenaga kerja atau 99,4{a4122fb990c803677a7126bf13abf626357e473551414eb4d269bd2536774658} dari total angkatan kerja yang bekerja. Ketiga, kontribusi UMKM dalam pembentukan PDB cukup signifikan, yakni sebesar 56,72{a4122fb990c803677a7126bf13abf626357e473551414eb4d269bd2536774658} dari total PDB (BPS, 2004). Kegiatan penelitian dan penyediaan informasi merupakan salah satu kegiatan yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia dalam kerangka bantuan teknis. Penelitian tersebut diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat kepada stakeholders, baik kepada pemerintah daerah, perbankan, kalangan swasta, maupun masyarakat luas yang berkepentingan dalam upaya pemberdayaan UMKM. Kajian penelitian Baseline Economic Survey (BLS) di Kalimantan Tengah tahun 2008, dilaksanakan untuk menetapkan komoditi/produk/jenis usaha (KPJu) unggulan daerah di kabupaten dengan menggunakan alat analisis Metode Perbandingan Eksponensial (MPE) dan Analytic Hierarchy Process (AHP). Setiap kabupaten di suatu provinsi diharapkan memiliki KPJu unggulan dari berbagai sektor ekonomi yang patut dan cocok untuk dikembangkan. Dengan program yang lebih fokus, Pemerintah Daerah dapat memprioritaskan kebijakan ekonomi melalui pengembangan komoditi unggulan tertentu di suatu kabupaten/kota sebagai upaya untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam rangka mengurangi angka/tingkat kemiskinan di daerah. Pada akhirnya, hal tersebut diharapkan meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal. Penelitian BLS dilaksanakan di 14 kabupaten/kota di Kalimantan Tengah, meliputi Kotawaringin Barat (6 kecamatan), Kotawaringin Timur (8 kecamatan), Kapuas (8 kecamatan), Barito Selatan (6 kecamatan), Barito Utara (6 kecamatan), Sukamara (5 kecamatan), Lamandau (5 kecamatan), Seruyan (5 kecamatan), Katingan (8 kecamatan), Pulang Pisau (6 kecamatan), Gunung Mas (9 kecamatan), Barito Timur (6 kecamatan), Murung Raya (6 kecamatan), dan Kota Palangka Raya (5 kecamatan). Total kecamatan yang disurvei sebanyak 89 kecamatan.

 

  1. Kebijakan Pengembangan UMKM

Faktor utama pendorong dan peluang bagi pengembangan UMKM adalah berbagai kebijakan serta program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Perbankan. Dalam implementasinya berbagai kebijakan dan program tersebut mengalami hambatan, yaitu hambatan birokrasi, koordinasi dan anggaran. Pelaku usaha UMKM belum 33 merasakan manfaat dari berbagai kebijakan dan program tersebut. Hal itu disebabkan oleh tersebarnya lokasi usaha UMKM secara geografis, distribusi dan akses informasi yang terbatas, serta kemampuan individu pelaku usaha UMKM yang beragam. Kondisi tersebut menyebabkan terbatasnya jumlah dan jangkauan UMKM yang memperoleh manfaat dari kebijakan dan program yang telah dilaksanakan. Faktor penghambat dalam pengembangan UMKM secara garis besar menyangkut faktor internal dan faktor eksternal UMKM. Dari segi internal, khususnya Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yaitu: rendahnya kemampuan dan keterampilan sumberdaya manusia, penguasaan teknologi, organisasi dan manajemen usaha serta kemampuan akses pasar dan akses terhadap informasi pasar. Faktor penghambat yang lain adalah kendala SDM, birokrasi dan anggaran yang menyebabkan belum maksimalnya kinerja SKPD di tingkat kabupaten/kota dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan dan program dari pemerintah pusat dan daerah. Faktor penghambat yang lain adalah permasalahan yang terkait dengan iklim usaha antara lain (a) besarnya biaya transaksi, karena panjangnya proses perizinan, akibatnya timbul berbagai pungutan, (b) praktik usaha yang tidak sehat, dan (c) kondisi infrastruktur. Berbagai kebijakan pemerintah pusat telah dikeluarkan oleh Lembaga Pemerintah Departemen dan Non Departemen sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, yang antara lain mengatasi masalah dan meminimalisir kendala yang dihadapi oleh UMKM, baik dari segi permodalan dan pembiayaan usaha, kelembagaan, manajemen usaha, dan pemasaran. Dalam rangka mempercepat pengembangan sektor riil dan pemberdayaan UMKM, pemerintah pusat telah mengeluarkan kebijakan terbaru dalam bentuk INPRES No. 6 tahun 2007 dimana secara garis besar meliputi: (1) peningkatan akses permodalan bagi UMKM, (2) pengembangan kewirausahaan dan sumberdaya manusia, (3) peningkatan peluang pasar produk UMKM, dan (4) reformasi regulasi. Kebijakan dan program Departemen dan Non-Departemen dalam operasionalisasinya dihadapkan kepada masalah koordinasi dan pengendalian.

Pembangunan ekonomi kerakyatan di Propinsi Kalimantan Tengah tergambar sebagaimana yang dinyatakan dalam Visi dan Misi Pembangunan Daerah Tahun 2006-2025 yaitu untuk mewujudkan Kalimantan Tengah yang maju, mandiri dan adil. Visi dan misi tersebut juga tercantum dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2006-2025.

Eksposisi AHP dalam Riset Operasi Cara Efektif Untuk Mengambil Keputusan

Published by:

Sejak lama manusia berusaha untuk mendapatkan metode yang tepat dalam melakukan peramalan yang lebih efektif. Setelah menggunakan logika berpikir yang sistematis, manusia akhirnya menemukan metode yang terbukti secara empiris dan selalu mendekati kebenaran. Ilmu matematika akhirnya menjadi salah satu pedoman manusia dalam menentukan kebijakan keputusannya. Salah satu bidang ilmu yang menyatukan matematika dan logika dalam kerangka pemecahan masalah adalah Riset Operasi (Operation Research).

Konsep Riset Operasi telah mulai berkembang dalam kemiliteran pada Perang Dunia I. Di Inggris, pada tahun 1914-1915, F.W. Lanchester mencoba merumuskan operasi militer secara kuantitatif dengan menurunkan persamaan-persamaan yang menunjukkan hubungan relatif antara hasil perang dengan kekuatan pertempuran dan kekuatan senjatanya. Selama periode tersebut, yaitu ketika Lanchester merintis Riset Operasi militer di Inggris, Thomas Alva Edison di Amerika Serikat sedang mempelajari proses perang anti kapal selam. Edison mengumpulkan data yang digunakan untuk menganalisis gerakan kapal selam agar kapal laut mampu menghancurkannya. Ia merancang suatu permainan perang yang digunakan untuk mensimulasi persoalan pergerakan yang berhubungan dengan lautan. Ia bahkan menganalisis taktik ”Zig-Zag” dari kapal-kapal dagang dalam menghindari bahaya dari kapal selam.

Di bidang pengawasan persediaan atau inventori, model-model ekonomi dalam berbagai ukuran yang dikenal sekarang mempunyai silsilah yang panjang. Model dan ukuran persediaan ekonomi yang pertama kali dipublikasikan, disusun oleh Ford W. Harris pada tahun 1915. Selanjutnya pada tahun 1917, A.K. Erlang, seorang ahli matematika Denmark yang bekerja di sebuah perusahaan telepon di Kopenhagen, menerbitkan karya pentingnya, ”Pemecahan Beberapa Persoalan dalam Teori Probabilitas Yakni tentang Pentingnya Pola Pemanggilan Telepon secara Otomatis”. Tulisannya tersebut berisi formula waktu tunggu yang telah dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip statistik. Formula ini sekarang dikenal sebagai dasar yang penting bagi teori lalu lintas telepon.

Penggunaan statistik inferensi dan teori probabilitas ditopang oleh karyakarya H.F. Dodge dan H.G. Romig, rekan Shewhart di laboratorium Bell Telephone. Mereka mengembangkan teknik pemeriksaan sampling dalam hubungannya dengan pengawasan kualitas, dan mempublikasikan statistik tabel sampling yang meskipun pada mulanya sulit diterima, tetapi sekarang telah digunakan secara luas. Insinyur lain pada laboratorium Bell, T.C. Fry, juga memberi kontribusi berarti terhadap dasar-dasar statistika teori antrian. Kumpulan karya Fry, terbit tahun 1928, mulai mengupas penggunaan teknik probabilitas sebagai dasar pemahaman teori antrian. Selanjutnya Download Here

Tata Kelola Organisasi “bisnis” Berbasis Sistem Manajemen Mutu SNI ISO 9001:2015

Published by:

Oleh: Ade Khaerudin Taufiq

 

Pokok Bahasan

I.Perkenalan

II.Tujuan dan Sasaran Kegiatan

III.Istilah dan Definisi

IV.Sejarah ISO 9001

V.Persaingan Global/ MEA

VI.Mengapa Perlu ISO 9001?

VII.Konsekuensi Penerapan ISO 9001

VIII.Deteksi Dini Versi ISO 9001

IX.Tujuh Prinsip Manajemen Mutu

X.Keuntungan Menerapkan SMM SNI ISO 9001:2015

XI.Masalah/Hambatan Dalam Menerapkan SMM SNI ISO 9001:2015

XII.Struktur dan Interpretasi SNI ISO 9001:2015

XIII.Langkah-langkah Penerapan SMM SNI ISO 9001:2015

XIV.Curah Pikir / Penutup

 

Selengkapnya bisa anda Download Disini

Standar Internasional ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu – Persyaratan

Published by:

ISO 9001 – Quality Management Systems – Requirements: ditujukan untuk digunakan di organisasi manapun yang merancang, membangun, memproduksi, memasang dan/atau melayani produk apapun atau memberikan bentuk jasa apapun. Standar ini memberikan daftar persyaratan yang harus dipenuhi oleh sebuah organisasi apabila mereka hendak memperoleh kepuasan pelanggan sebagai hasil dari barang dan jasa yang secara konsisten memenuhi permintaan pelanggan tersebut. Implementasi standar ini adalah satu-satunya yang bisa diberikan sertifikasi oleh pihak ketiga.

, selanjutnya bisa anda Download Here