Metodologi penilaian resiko untuk IT

Sertifikasi ISO . Jakarta – Penilaian risiko adalah proses pertama dalam metodologi manajemen risiko. Organisasi menggunakan penilaian risiko untuk menentukan sejauh mana potensi ancaman dan risiko yang berkaitan dengan sistem TI di seluruh SDLC nya. Output dari proses ini membantu mengidentifikasi kontrol yang tepat untuk mengurangi atau menghilangkan risiko selama proses mitigasi risiko .

Risiko merupakan fungsi dari kemungkinan sumberancaman yang diberikan kepada potensi kerentanan tertentu, dan dampak yang dihasilkan dari peristiwa yang dapat merugikan pada organisasi.


Untuk menentukan kemungkinan suatu peristiwa yang tidak di inginkan di masa depan, ancaman terhadap sistem IT harus dianalisa bersamaan dengan potensi kerentanan dan kontrol di tempat untuk sistem TI. Dampak mengacu pada besarnya kerugian yang bisa disebabkan oleh olah raga ancaman tentang kerentanan. Tingkat dampak diatur oleh misi dampak potensial dan pada gilirannya menghasilkan nilai relatif untuk aset TI dan sumberdaya yang terkena dampak (misalnya, kekritisan dan kepekaan dari komponen sistem IT dan data). Metodologi penilaian risiko meliputi sembilan langkah utama yaitu :

• Langkah 1 System Characterization 

Langkah 2 Threat Identification 
Langkah 3 Vulnerability Identification 
Langkah 4 Control Analysis 
Langkah 5 Likelihood Determination 
Langkah 6 Impact Analysis 
Langkah 7 Risk Determination 
Langkah 8 Control Recommendations 
Langkah 9 Results Documentation 

Langkah 2, 3, 4, dan 6 dapat dilakukan secara paralel setelah Langkah 1 telah selesai.

Sertifikasi ISO

CSMS PRA-KUALIFIKASI HSE UNTUK KONTRAKTOR DRILLING

SISTEM MANAJEMEN K3LL HARUS LULUS SEBELUM MENGIKUTI SEBUAH TENDER OIL AND GAS



Ada beberapa hal persyaratan yang kontraktor harus miliki bilamana mau maju menjadi salah satu peserta panitia tender pada bidang oil and gas, salah satunya adalah telah mengimplementasikan sistem manajemen K3LL atau dokumen hse dalam semua proses bisnis itu sendiri.

bukti implementasi tersebutlah dibuktikan dengan dokumen CSMS secara detail. berikut kami sedikit berbagi beberapa pertanyaan yang sering di tanyakan dalam PQ csms pada bidang drilling.


1. HSE MANAGEMENT SYSTEM


STATISTICAL DATA/ DATA STATISTIK
1.               What type of safety HSE records do you maintain e.g.
Macam-macam pencatatan K3LL apa saja yang anda buat & pelihara?
1.     Facilities (Kematian)
2.     Injuries (Cedera)
3.     Dangerous occurrences (Near Miss, Anomaly) –  (Kejadian Berbahaya (Nyaris, Penyimpangan)
4.     Environmental damaged costs (Biaya kerugian pencemaran lingkungan)
5.     Property and or vehicle damaged costs (Biaya kasus kerusakan barang dan/ atau kerusakan kendaraan)
2.                Please show  the details of your annual safety record for the last three (3) years
 Mohon lihatkan rincian statistic/ catatan K3 untuk 3 tahun terakhir?
         
1.     Number of facilities (Jumlah kasus kematian)
2.     Number of lost work day case injuries (Jumlah Kasus hilang hari kerja)
3.     Number of total recordable injuries (Lost Work Day Case, Restricted Work Day Case, Medical Treatment Case)
(Jumlah kasus kecederaan yang masuk pencatatan – Kasus Kec. Hilang Hari Kerja, Kasus Kec. Berakibat Kerja Ringan, Kasus Kec. Memerlukan Perawatan Medis)
4.     Number of days lost (Jumlah hari kerja yang hilang)
5.     Number of relevant exposure hours (Jumlah jam kerja)

POLICY STATEMENT/ PERNYATAAN KEBIJAKAN

1.             Has a HSE Policy Statement been developed for the Company?
Please provide copy(ies)
            Apakah Pernyataan Kebijakan K3LL sudah dibuat untuk Perusahaan?
Harap melampirkan salinannya..
2.             Define who is responsible for monitoring HSE activities?
Menjelaskan siapa yang bertanggung jawab untuk memantau aktivitas K3LL?
3.             Has the HSE Policy Statement been communicated to the workforce, and if yes, how? Please provide evidences of policy communication.
Apakah Pernyataan Kebijakan tersebut telah dikomunikasikan kepada para pekerja, jika ya, dengan cara bagaimana? Lampirkan bukti pelaksanaannya.
1.             Has related HSE Procedures (Safe Working and Administration) for the Company developed? If yes, list applicable procedures and attach at least the existing 5 procedures.
Apakah Prosedur K3LL (Prosedur Kerja Aman dan Adminstrasi) sudah dibuat untuk Perusahaan? Jika, ya buat daftar prosedur yang ada dan lampirkan minimal 5 prosedur kerja aman.
2.             Have personal safety handbooks been developed and issued to all personnel? (Please provide copies and give evidences in this practiced).
Apakah buku pegangan untuk perorangan telah dibuat dan dibagikan kepada semua personil?. (Harap lampirkan salinannya dan bukti pelaksanaanya)

HSE PROGRAM/ PROGRAM K3LL
  1. Has a HSE program been developed for the Company? (Please provide copies of program and Implementation)
            Apakah K3LL program untuk Perusahaan telah dibuat? (Harap
            melampirkan salinan Program dan pelaksanaannya)

HAZARD IDENTIFICATION AND RISK ASSESSMENTS / IDENTIFIKASI BAHAYA DAN PENILAIAN RESIKO
1.             Has procedures and requirements for Hazard Identification and Risk Assessments been established in the Company? (Please provide copies)
Apakah prosedur dan persyaratan Pengidentifikasian Bahaya dan Penilaian Resiko telah dibuat pada Perusahaan? (Harap melampirkan salinannya)
2.             Does this procedure include guidelines for control or elimination of the Hazard or Risk? (Please provide copies)
Apakah prosedur tersebut telah mencakup petunjuk untuk mengendalikan atau menghilangkan Bahaya atau Resiko? (Harap melampirkan salinannya)
3.             Is regular review carried out?  (If Yes. Please provide evidences in details how this practiced).
      Apakah persyaratan ini dilakukan secara reguler? (Jika Ya, lampirkan
      bukti  rincian praktek pelaksanaanya)
4.             Does the Company has Job Safety Analysis / other Document for critical activities (Please provide copies)
Apakah Perusahaan menggunakan Job Safety Analysis/ dokumen yang lain untuk aktivitas yang kritikal ?


HSE OBJECTIVES/ SASARAN K3LL

1.             Has an HSE Objective been established, and does it include HSE targets?
(Please provide copies)
Apakah Sasaran K3LL telah dibuat, dan apakah juga termasuk target-targetnya?
Harap melampirkan salinannya..

HSE STRUCTURE/ STRUKTUR ORGANISASI K3LL
1.             Has a clear HSE structure been established in the Company?
If yes, provide copy of organization and Job Description.
Apakah struktur organisasi K3LL yang jelas telah dibuat dalam Perusahaan?
Jika ya, harap berikan salinan Uraian Tugas.

HSE RESPONSIBILITIES/ TANGGUNG JAWAB K3LL
1.             Senior Management,
Does Senior Management Job Description include clear statements with regards to HSE responsibilities? Please submit copy, including description of roles and responsibilities.
Manajemen Senior,
Apakah Uraian Tugas Manajemen Senior ada menjelaskan tanggung jawab terhadap K3LL?  Harap lampirkan salinannya beserta penjabaran Wewenang danTanggung Jawab.
2.             Employee Responsibility,
How is the individual employee HSE responsibility communicated to them? (Please give evidences in details how this is practiced)
Tanggung Jawab Karyawan, 
Bagaimana cara memberi tahu tentang tanggung jawab pribadi karyawan kepada mereka?( Lampirkan bukti rincian praktek pelaksanaan)
3.             HSE Staff,
Is there a job Description for the HSE staff members?  (Please provide a copy)
Staf K3LL
Apakah Uraian Tugas anggota staf K3LL tersedia? 
(Harap lampirkan salinannya)
4.             Who is the most senior person for coordinating HSE matters and what is his experience?  Please attach Curriculum Vitae and Certificates).
Siapa posisi paling senior untuk mengkoordinir masalah K3LL dan apakah pengalamannya? (harap lampirkan Pengalaman Kerja dan Sertifikat yang dimiliki).

1.             Do you have a procedure for investigation, reporting, and monitoring follow up actions of all incidents, dangerous occurences, or occupational injuries? If  so, please provide copy procedure.
Apakah anda memiliki prosedur untuk penyelidikan, pelaporan dan  penindaklanjutan semua kecelakaan, kejadian berbahaya atau sakit/cedera akibat kerja? Jika ya, harap lampirkan salinan procedure.
2.       Please provide copies of investigation reports for the last 12 (twelve)
        months.
         Harap lampirkan salinan semua laporan penyelidikan kecelakaan dalam
        12(duabelas) bulan terakhir.
        Are the result of accident investigations communicated to the employees?  
        Please give examples.
         Apakah hasil penyelidikan kecelakaan dikomunikasikan kepada pekerja?
        Harap lampirkan contoh cara komunikasinya.
3.      Please provide Investigation Team involving senior management
Harap lampirkan tim investigation yang melibatkan Senior Manajemen
1.             Do you have procedure to control the HSE performance of your (sub) contractors? (Please provide copies and give evidences how to control yours contractors)
Apakah Anda mempunyai prosedur untuk mengawasi kinerja HSE (sub)-kontraktor Anda sendiri? (Harap lampirkan salinan dan berikan bukti pelaksanaan control terhadap contractor)
EMERGENCY RESPONSE/ TANGGAP DARURAT
1.             Has Procedure for Contingency or Emergency response plan been established? (Please provide copies and give evidences in details how this practiced (drill schedule, result etc.).
Apakah Prosedur untuk Kontigensi atau Rencana Tanggap Darurat telah dibuat oleh Perusahaan? (Harap lampirkan salinannya dan bukti pelaksanaanya (jadual latihan, hasil dll))
2.             Was the emergency response team members already have training in their responsibilities according with function in the emergency response organizations (Please Provide copies and give evidences in details how this practiced)
Apakah anggota tim tanggap darurat sudah mendapatkan pelatihan mengenai tanggung jawabnya sesuai dengan fungsinya dalam organisasi tanggap darurat (Harap lampirkan salinannya dan bukti pelaksanaanya)
1.             Have procedures been developed for identifying hazardous substances, and are procedures in place for limiting and controlling such substances? (Please provide copies and give evidences in details how this practiced)
Apakah prosedur untuk mengidentifikasi bahan-bahan berbahaya telah dibuat dan dilaksanakan untuk membatasi pengendalian bahan-bahan tersebut? (Harap lampirkan salinannya dan bukti pelaksanaanya)
1.             Has Procedure for Occupational Health and Has a Medical Advisor/ Paramedic been appointed?       
Apakah memiliki Prosedur Kesehatan Kerja dan Dokter Penasehat Medis/
           Paramedik yang ditunjuk?
2.             Is pre-employment and employment medical performed for Company personnel? (Please provide  copy of implementation)
Apakah pemeriksaan kesehatan untuk karyawan baru  dan karyawan lama dilakukan? (Harap lampirkan bukti pelaksanaannya)
3.             Are the Company facilities regularly reviewed for suitability (hygiene, food and water control, cleanliness etc.)? (please provide copy of implementation)
Apakah fasilitas Perusahaan secara reguler ditinjau ulang untuk kesesuiannya (hygiene, pengendalian makanan dan pengendalian air, kebersihan, dll.? (Harap lampirkan bukti pelaksanaannya)
4.             Has a policy for use and abuse of alcohol and drugs been established? If yes, please provide copy of the policy.
Apakah kebijakan tentang konsumsi minuman keras dan obat-obatan telah ditetapkan? Jika ya, harap lampirkan salinannya.
1.             Have a policy and procedures for environmental control been established? If yes, please provide copy of the policy.
Apakah kebijakan dan prosedur tentang pengendalian lingkungan telah dibuat? Jika ya, harap lampirkan salinannya.
  1. Has requirements for, and is regular review of HSE matters carried out in the Company? (Please provide copies and give evidences in this practiced).
Apakah persyaratan untuk peninjauan ulang secara tetap terhadap masalah K3LL dilaksanakan di Perusahaan?
  1. Have requirements and routine follow up procedures been established? (Please provide copies of evidences in this practiced).
Apakah persyaratan dan prosedur untuk peninjauan ulang secara tetap terhadap masalah K3LL dilaksanakan di Perusahaan? (Harap lampirkan bukti pelaksanaannya).

dari CSMS PRA-KUALIFIKASI HSE  UNTUK KONTRAKTOR DRILLING di atas maka dapat di tarik kesimpulan bahwa dalam penyusunan sebuah dokumen CSMS PRA-KUALIFIKASI HSE  UNTUK KONTRAKTOR DRILLING sangat penting komitmen bersama untuk tujuan K3 yang terdokumentasi dan dapat  berjalan efective dan efesien

untuk menjapatkan detai tentang CSMS PRA-KUALIFIKASI HSE  UNTUK KONTRAKTOR DRILLING, silahkan menghubungi kami.


Pt. david bangun sejahtera
Telp : 0813801 63185





Hazard Prediction Activities, Morning Meetings for Workplace Safety, and Tool Box Meetings

Kegiatan Prediksi Bahaya (Hazard Prediction Activities), Pertemuan Pagi untuk Keselamatan di tempat Kerja(Morning Meetings for Workplace Safety), dan Box Alat Bantu Rapat(Tool
Box Meetings)

Kegiatan rutin, sepertiKegiatan PrediksiBahaya, Pertemuan Pagi untuk Keselamatandi tempat  Kerja, dan Box Alat BantuRapat, sangat efektif dalam menghilangkan tindakan tidak aman dari pekerja dan meningkatkan kesadaran mereka tentang keselamatan.


Pertama, Kegiatan PrediksiBahaya (Hazard Prediction Activities )adalah teknik dasar untuk menemukan, mengenali dan mengatasi bahaya tersembunyi di tempat kerja oleh sekelompok kecil. Teknik ini mendorong diskusi tentang masalah dan saling pengertian antara angota kelompok dengan menggunakan lembaran ilustrasi yang menggambarkan berbagai situasi di tempat kerja dan  pekerjaan, dan melalui pengalaman kerja yang sebenarnya di mana kelompok bekerja pada siteyang sebenarnya atau melihat pekerjaan lain pekerja di lokasi proyek . Teknik ini juga menunakanPoint dan metode Call, dimana focus  terangkat melalui proses jari menunjuk dan memanggil poin resiko kerja potensial dan hal-hal yang akan difokuskan
.
Kedua, pertemuan pagi untuk keselamatan di tempat kerja (Morning Meetings for Workplace Safety ) adalah pertemuan di mana pemimpin tempat kerja memberikan petunjuk tentang pekerjaan sehari-hari dan pada keselamatan sebelum memulai pekerjaan sehari-hari. Pertemuan efektif dalam menunjukkan performa  para pemimpin  terhadap keselamatan. Namun, efek yang menguntungkan tidak dapat diantisipasi dari pernyataan abstrak, seperti “berhati-hati, dan jangan sampai cidera,” pada pertemuan pagi. Ada kebutuhan untuk membuat pernyataan khusus sehingga para pekerja dapat mengetahui apa yang harus mereka lakukan, misalnya dengan mengatakan kepada mereka “seperti ini dan itu bahaya akan timbul  jika Anda melakukanseperti ini dan itu.”

Ketiga, Box Alat Bantu Rapat (Tool Box Meetings) biasanya diadakan selama 15 menit sebelum dimulainya pekerjaan sehari-hari, yang cocok untuk dilakukan pada tingkat unit skala yang lebih kecil daripada pertemuan pagi. Pada pertemuan ini , mandor membahas dengan pekerja nya tentang jadwal kerja hari itu, pengaturan dan tugas kerja. Mandor juga memberikan instruksi  pada poin penting bagi setiap pekerja dan apa yang harus diperhitungkan ketika ada pekerjaan yang berbahaya.
Selain itu, kesiapan mental untuk kerja yang aman dapat dilakukan melalui diskusi di antara para tim pekerja .

PROSEDUR KETENTUAN DAN TATA CARA PENGGUNAAN TANDA SNI

LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK

PUSAT STANDARDISASI

DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN R.I.

SERTIFIKASI PRODUK PENGGUNAAN TANDA SNI

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 52 53 Lantai 20 JAKARTA 12950

Telp. 5255509 Pes. 4075 Fax : 021 – 5252690

PROSEDUR

KETENTUAN DAN TATA CARA

PENGGUNAAN TANDA SNI

Disahkan oleh:

DJUMARMAN

Ketua Lembaga Sertifikasi Produk

Tanggal: 09 Juni 2008

LOG PERUBAHAN PROSEDUR

Ed.

Rev.

Uraian Perubahan

Tanggal Efektif

A

0

Penerbitan awal karena perubahan organisasi.

14/11/2005

B

0

Penerbitan awal karena adanya perubahan struktur organisasi dan perubahan persyaratan akreditasi Lembaga Sertifikasi Produk oleh KAN.

30/11/2007

B

1

Perubahan karena adanya temuan Laporan Ketidaksesuaian audit KAN

14/01/2008

B

2

Perubahan karena adanya permintaan tindakan koreksi Audit Internal 2008

09/06/2008

1. Tujuan

Prosedur ini menetapkan ketentuan dan tata cara untuk penggunaan tanda SNI berdasarkan Sertifikasi Produk Penggunaan Tanda SNI oleh LSPro-Pustan Deperin. Dengan demikian tanda SNI tersebut menunjukkan bahwa produk yang bersangkutan dihasilkan oleh Produsen yang mampu menjaga konsistensi mutu produknya sesuai persyaratan SNI.

2. Ruang Lingkup

Prosedur ini berlaku untuk Produsen yang telah memiliki Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI.

3. Definisi

Tanda SNI

Tanda sertifikasi produk yang merupakan suatu tanda yang dibubuhkan pada produk, kemasan atau label yang menyatakan bahwa produk tersebut memenuhi persyaratan SNI.

4. Dokumen Acuan

4.1.

LSPro-Pustan/PM-01, Edisi B rev. 2

Pedoman Mutu LSPro-Pustan Deperin, Bab III

4.2.

Pedoman BSN 401-2000

Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk

4.3.

PSN 306-2006

Penilaian Kesesuaian – Ketentuan umum penggunaan tanda kesesuaian produk terhadap SNI

4.4.

PSN 307-2006

Penilaian Kesesuaian – Pedoman bagi Lembaga Sertifikasi untuk melakukan Tindakan Koreksi terhadap Penyalagunaan Tanda Kesesuaian atau terhadap produk bertanda Kesesuaian namun ternyata berbahaya

5. Prosedur

5.1 UMUM

5.1.1 Tujuan utama dari SPPT SNI adalah mendukung industri untuk dapat memperagakan kemampuannya dalam menghasilkan produk yang konsisten sesuai SNI.

5.1.2 Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI diberikan oleh LSPro-Pustan Deperin kepada Produsen yang telah memenuhi persyaratan SPPT SNI.

5.1.3 Produsen yang telah mempunyai Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI berhak untuk menggunakan tanda SNI pada produk kemasan, label dan atau dokumen yang menyertainya.

5.2 KETENTUAN BAGI PENGGUNAAN TANDA SNI

5.2.1 Produsen yang telah memiliki Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI yang berlaku, hanya dapat menggunakan Tanda SNI untuk produk sesuai ruang lingkup dari sertifikasi dan lokasi pabrik Produsen yang tercantum dalam Sertifikat.

5.2.2 Pembubuhan tanda SNI tergantung pada macam dan sifat produk, dan penandaannya harus dilakukan sedemikian rupa sehingga jelas dan tidak terhapus selama masa pakai produk.

5.2.3 Tanda SNI TIDAK BOLEH dicantumkan pada kop surat, iklan, katalog, kendaraan Produsen, atau publikasi lainnya.

5.3 TANDA SNI

5.3.1 Tanda SNI adalah sebagaimana ditunjukkan di bawah ini.

LSPr-004-IDN

5.3.2 Ukuran tanda SNI dinyatakan dengan ketentuan sebagai berikut:

a

B1

x

B2

t

r

b

c

a

Catatan :

Kode SNI aa-bbbb-yyyy menunjukkan nomor SNI yang diacu

Kode LSPr-004-IDN menunjukkan nomor akreditasi LSPro.

5.3.3 Ukuran tanda SNI harus dapat dibaca secara jelas.

5.3.4 Tanda SNI dapat diikuti dengan :

Nomor SNI yang diacu

Kode lembaga sertifikasi yang menerbitkan lisensi sesuai dengan ketetapan KAN.

5.3.5 Tanda SNI harus dibubuhkan langsung pada produk, kecuali tidak dimungkinkan baik karena ukuran produk terlalu kecil atau karena sifat dari produk tersebut; dalam hal yang demikian, tanda SNI harus dibubuhkan pada kemasan terkecil yang dipergunakan dalam memasarkan produk tersebut.

5.3.6 Pembubuhan tanda SNI diletakkan pada tempat yang mudah terlihat dengan ukuran yang sedemikian rupa agar tanda SNI dan informasi pelengkapnya dapat terbaca dengan mudah tanpa alat bantu.

5.4 WARNA TANDA SERTIFIKASI

Tanda SNI dapat direproduksi dalam warna apapun.

5.5 PERJANJIAN PENGGUNAAN SPPT SNI

Penggunaan tanda SNI diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebelum SPPT SNI diserahkan kepada Produsen Pemohon dilakukan penandatanganan Perjanjian Penggunaan SPPT SNI antara LSPro-Pustan dan Produsen Pemohon.

5.6 PENGHENTIAN PENGGUNAAN TANDA SNI

5.6.1 Dalam situasi dimana Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI dicabut atau dibatalkan maka Produsen yang bersangkutan harus segera menghentikan penggunaan tanda SNI pada produk, kemasan, label dan atau dokumen yang menyertainya.

6 Dokumen Terkait

6.1.

LSPro-Pustan/P-19

Prosedur Ketentuan dan Tata Cara Sertifikasi Produk Penggunaan Tanda SNI

6.2.

LSPro-Pustan/STD-106

Daftar Produk dengan Penggunaan SPPT SNI

6.3.

LSPro-Pustan/STD-107

Perjanjian Penggunaan SPPT SNI

PROSEDUR KETENTUAN DAN TATA CARA PENGGUNAAN TANDA SNI

LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK

PUSAT STANDARDISASI

DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN R.I.

SERTIFIKASI PRODUK PENGGUNAAN TANDA SNI

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 52 53 Lantai 20 JAKARTA 12950

Telp. 5255509 Pes. 4075 Fax : 021 – 5252690

PROSEDUR

KETENTUAN DAN TATA CARA

PENGGUNAAN TANDA SNI

Disahkan oleh:

DJUMARMAN

Ketua Lembaga Sertifikasi Produk

Tanggal: 09 Juni 2008

LOG PERUBAHAN PROSEDUR

Ed.

Rev.

Uraian Perubahan

Tanggal Efektif

A

0

Penerbitan awal karena perubahan organisasi.

14/11/2005

B

0

Penerbitan awal karena adanya perubahan struktur organisasi dan perubahan persyaratan akreditasi Lembaga Sertifikasi Produk oleh KAN.

30/11/2007

B

1

Perubahan karena adanya temuan Laporan Ketidaksesuaian audit KAN

14/01/2008

B

2

Perubahan karena adanya permintaan tindakan koreksi Audit Internal 2008

09/06/2008

1. Tujuan

Prosedur ini menetapkan ketentuan dan tata cara untuk penggunaan tanda SNI berdasarkan Sertifikasi Produk Penggunaan Tanda SNI oleh LSPro-Pustan Deperin. Dengan demikian tanda SNI tersebut menunjukkan bahwa produk yang bersangkutan dihasilkan oleh Produsen yang mampu menjaga konsistensi mutu produknya sesuai persyaratan SNI.

2. Ruang Lingkup

Prosedur ini berlaku untuk Produsen yang telah memiliki Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI.

3. Definisi

Tanda SNI

Tanda sertifikasi produk yang merupakan suatu tanda yang dibubuhkan pada produk, kemasan atau label yang menyatakan bahwa produk tersebut memenuhi persyaratan SNI.

4. Dokumen Acuan

4.1.

LSPro-Pustan/PM-01, Edisi B rev. 2

Pedoman Mutu LSPro-Pustan Deperin, Bab III

4.2.

Pedoman BSN 401-2000

Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk

4.3.

PSN 306-2006

Penilaian Kesesuaian – Ketentuan umum penggunaan tanda kesesuaian produk terhadap SNI

4.4.

PSN 307-2006

Penilaian Kesesuaian – Pedoman bagi Lembaga Sertifikasi untuk melakukan Tindakan Koreksi terhadap Penyalagunaan Tanda Kesesuaian atau terhadap produk bertanda Kesesuaian namun ternyata berbahaya

5. Prosedur

5.1 UMUM

5.1.1 Tujuan utama dari SPPT SNI adalah mendukung industri untuk dapat memperagakan kemampuannya dalam menghasilkan produk yang konsisten sesuai SNI.

5.1.2 Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI diberikan oleh LSPro-Pustan Deperin kepada Produsen yang telah memenuhi persyaratan SPPT SNI.

5.1.3 Produsen yang telah mempunyai Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI berhak untuk menggunakan tanda SNI pada produk kemasan, label dan atau dokumen yang menyertainya.

5.2 KETENTUAN BAGI PENGGUNAAN TANDA SNI

5.2.1 Produsen yang telah memiliki Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI yang berlaku, hanya dapat menggunakan Tanda SNI untuk produk sesuai ruang lingkup dari sertifikasi dan lokasi pabrik Produsen yang tercantum dalam Sertifikat.

5.2.2 Pembubuhan tanda SNI tergantung pada macam dan sifat produk, dan penandaannya harus dilakukan sedemikian rupa sehingga jelas dan tidak terhapus selama masa pakai produk.

5.2.3 Tanda SNI TIDAK BOLEH dicantumkan pada kop surat, iklan, katalog, kendaraan Produsen, atau publikasi lainnya.

5.3 TANDA SNI

5.3.1 Tanda SNI adalah sebagaimana ditunjukkan di bawah ini.

LSPr-004-IDN

5.3.2 Ukuran tanda SNI dinyatakan dengan ketentuan sebagai berikut:

a

B1

x

B2

t

r

b

c

a

Catatan :

Kode SNI aa-bbbb-yyyy menunjukkan nomor SNI yang diacu

Kode LSPr-004-IDN menunjukkan nomor akreditasi LSPro.

5.3.3 Ukuran tanda SNI harus dapat dibaca secara jelas.

5.3.4 Tanda SNI dapat diikuti dengan :

Nomor SNI yang diacu

Kode lembaga sertifikasi yang menerbitkan lisensi sesuai dengan ketetapan KAN.

5.3.5 Tanda SNI harus dibubuhkan langsung pada produk, kecuali tidak dimungkinkan baik karena ukuran produk terlalu kecil atau karena sifat dari produk tersebut; dalam hal yang demikian, tanda SNI harus dibubuhkan pada kemasan terkecil yang dipergunakan dalam memasarkan produk tersebut.

5.3.6 Pembubuhan tanda SNI diletakkan pada tempat yang mudah terlihat dengan ukuran yang sedemikian rupa agar tanda SNI dan informasi pelengkapnya dapat terbaca dengan mudah tanpa alat bantu.

5.4 WARNA TANDA SERTIFIKASI

Tanda SNI dapat direproduksi dalam warna apapun.

5.5 PERJANJIAN PENGGUNAAN SPPT SNI

Penggunaan tanda SNI diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebelum SPPT SNI diserahkan kepada Produsen Pemohon dilakukan penandatanganan Perjanjian Penggunaan SPPT SNI antara LSPro-Pustan dan Produsen Pemohon.

5.6 PENGHENTIAN PENGGUNAAN TANDA SNI

5.6.1 Dalam situasi dimana Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI dicabut atau dibatalkan maka Produsen yang bersangkutan harus segera menghentikan penggunaan tanda SNI pada produk, kemasan, label dan atau dokumen yang menyertainya.

6 Dokumen Terkait

6.1.

LSPro-Pustan/P-19

Prosedur Ketentuan dan Tata Cara Sertifikasi Produk Penggunaan Tanda SNI

6.2.

LSPro-Pustan/STD-106

Daftar Produk dengan Penggunaan SPPT SNI

6.3.

LSPro-Pustan/STD-107

Perjanjian Penggunaan SPPT SNI

PROSEDUR KETENTUAN DAN TATA CARA PENGGUNAAN TANDA SNI

LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK

PUSAT STANDARDISASI

DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN R.I.

SERTIFIKASI PRODUK PENGGUNAAN TANDA SNI

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 52 53 Lantai 20 JAKARTA 12950

Telp. 5255509 Pes. 4075 Fax : 021 – 5252690

PROSEDUR

KETENTUAN DAN TATA CARA

PENGGUNAAN TANDA SNI

Disahkan oleh:

DJUMARMAN

Ketua Lembaga Sertifikasi Produk

Tanggal: 09 Juni 2008

LOG PERUBAHAN PROSEDUR

Ed.

Rev.

Uraian Perubahan

Tanggal Efektif

A

0

Penerbitan awal karena perubahan organisasi.

14/11/2005

B

0

Penerbitan awal karena adanya perubahan struktur organisasi dan perubahan persyaratan akreditasi Lembaga Sertifikasi Produk oleh KAN.

30/11/2007

B

1

Perubahan karena adanya temuan Laporan Ketidaksesuaian audit KAN

14/01/2008

B

2

Perubahan karena adanya permintaan tindakan koreksi Audit Internal 2008

09/06/2008

1. Tujuan

Prosedur ini menetapkan ketentuan dan tata cara untuk penggunaan tanda SNI berdasarkan Sertifikasi Produk Penggunaan Tanda SNI oleh LSPro-Pustan Deperin. Dengan demikian tanda SNI tersebut menunjukkan bahwa produk yang bersangkutan dihasilkan oleh Produsen yang mampu menjaga konsistensi mutu produknya sesuai persyaratan SNI.

2. Ruang Lingkup

Prosedur ini berlaku untuk Produsen yang telah memiliki Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI.

3. Definisi

Tanda SNI

Tanda sertifikasi produk yang merupakan suatu tanda yang dibubuhkan pada produk, kemasan atau label yang menyatakan bahwa produk tersebut memenuhi persyaratan SNI.

4. Dokumen Acuan

4.1.

LSPro-Pustan/PM-01, Edisi B rev. 2

Pedoman Mutu LSPro-Pustan Deperin, Bab III

4.2.

Pedoman BSN 401-2000

Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk

4.3.

PSN 306-2006

Penilaian Kesesuaian – Ketentuan umum penggunaan tanda kesesuaian produk terhadap SNI

4.4.

PSN 307-2006

Penilaian Kesesuaian – Pedoman bagi Lembaga Sertifikasi untuk melakukan Tindakan Koreksi terhadap Penyalagunaan Tanda Kesesuaian atau terhadap produk bertanda Kesesuaian namun ternyata berbahaya

5. Prosedur

5.1 UMUM

5.1.1 Tujuan utama dari SPPT SNI adalah mendukung industri untuk dapat memperagakan kemampuannya dalam menghasilkan produk yang konsisten sesuai SNI.

5.1.2 Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI diberikan oleh LSPro-Pustan Deperin kepada Produsen yang telah memenuhi persyaratan SPPT SNI.

5.1.3 Produsen yang telah mempunyai Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI berhak untuk menggunakan tanda SNI pada produk kemasan, label dan atau dokumen yang menyertainya.

5.2 KETENTUAN BAGI PENGGUNAAN TANDA SNI

5.2.1 Produsen yang telah memiliki Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI yang berlaku, hanya dapat menggunakan Tanda SNI untuk produk sesuai ruang lingkup dari sertifikasi dan lokasi pabrik Produsen yang tercantum dalam Sertifikat.

5.2.2 Pembubuhan tanda SNI tergantung pada macam dan sifat produk, dan penandaannya harus dilakukan sedemikian rupa sehingga jelas dan tidak terhapus selama masa pakai produk.

5.2.3 Tanda SNI TIDAK BOLEH dicantumkan pada kop surat, iklan, katalog, kendaraan Produsen, atau publikasi lainnya.

5.3 TANDA SNI

5.3.1 Tanda SNI adalah sebagaimana ditunjukkan di bawah ini.

LSPr-004-IDN

5.3.2 Ukuran tanda SNI dinyatakan dengan ketentuan sebagai berikut:

a

B1

x

B2

t

r

b

c

a

Catatan :

Kode SNI aa-bbbb-yyyy menunjukkan nomor SNI yang diacu

Kode LSPr-004-IDN menunjukkan nomor akreditasi LSPro.

5.3.3 Ukuran tanda SNI harus dapat dibaca secara jelas.

5.3.4 Tanda SNI dapat diikuti dengan :

Nomor SNI yang diacu

Kode lembaga sertifikasi yang menerbitkan lisensi sesuai dengan ketetapan KAN.

5.3.5 Tanda SNI harus dibubuhkan langsung pada produk, kecuali tidak dimungkinkan baik karena ukuran produk terlalu kecil atau karena sifat dari produk tersebut; dalam hal yang demikian, tanda SNI harus dibubuhkan pada kemasan terkecil yang dipergunakan dalam memasarkan produk tersebut.

5.3.6 Pembubuhan tanda SNI diletakkan pada tempat yang mudah terlihat dengan ukuran yang sedemikian rupa agar tanda SNI dan informasi pelengkapnya dapat terbaca dengan mudah tanpa alat bantu.

5.4 WARNA TANDA SERTIFIKASI

Tanda SNI dapat direproduksi dalam warna apapun.

5.5 PERJANJIAN PENGGUNAAN SPPT SNI

Penggunaan tanda SNI diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebelum SPPT SNI diserahkan kepada Produsen Pemohon dilakukan penandatanganan Perjanjian Penggunaan SPPT SNI antara LSPro-Pustan dan Produsen Pemohon.

5.6 PENGHENTIAN PENGGUNAAN TANDA SNI

5.6.1 Dalam situasi dimana Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI dicabut atau dibatalkan maka Produsen yang bersangkutan harus segera menghentikan penggunaan tanda SNI pada produk, kemasan, label dan atau dokumen yang menyertainya.

6 Dokumen Terkait

6.1.

LSPro-Pustan/P-19

Prosedur Ketentuan dan Tata Cara Sertifikasi Produk Penggunaan Tanda SNI

6.2.

LSPro-Pustan/STD-106

Daftar Produk dengan Penggunaan SPPT SNI

6.3.

LSPro-Pustan/STD-107

Perjanjian Penggunaan SPPT SNI

hak merk

hak merk

HAK MEREK
Sebelum mengetahui definisi tentang Hak Merek, ada kalanya kita mengetahui terlebih dahulu pengertian dari Merek.Merekadalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa
Berbeda dengan produk sebagai sesuatu yg dibuat di pabrik, merek dipercaya menjadi motif pendorong konsumen memilih suatu produk, karena merek bukan hanya apa yg tercetak di dalam produk (kemasannya), tetapi merek termasuk apa yg ada di benak konsumen dan bagaimana konsumen mengasosiasikannya.
Menurut David A. Aaker, merek adalah nama atau simbol yang bersifat membedakan (baik berupa logo,cap/kemasan) untuk mengidentifikasikan barang/jasa dari seorang penjual/kelompok penjual tertentu. Tanda pembeda yang digunakan suatu badan usahasebagai penanda identitasnya dan produk barang atau jasa yang dihasilkannya kepada konsumen, dan untuk membedakan usaha tersebut maupun barang atau jasa yang dihasilkannya dari badan usaha lain. Merek merupakan kekayaan industri yang termasuk kekayaan intelektual. Secara konvensional, merek dapat berupa nama, kata, frasa, logo, lambang, desain, gambar, atau kombinasi dua atau lebih unsur tersebut. Di Indonesia, hak merek dilindungi melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Jangka waktu perlindungan untuk merek adalah sepuluh tahun dan berlaku surut sejak tanggal penerimaan permohonan merek bersangkutan dan dapat diperpanjang, selama merek tetap digunakan dalam perdagangan.
Hukum merek telah dikenal lama di Indonesia, sejak masa penjajahan Belanda. Hukum merek yang sekarang berlaku adalah ketentuan-ketentuan yang dipengaruhi oleh perkembangan kegiatan perdagangan internasional yang terjadi pada abad ke-20, terutama melalui perundingan dagang global dalam rangka General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) yang kemudian berujung pada pembentukan organisasi perdagangan dunia (World Trade Organization/WTO). Salah satu hasil perundingan GATT adalah munculnya perjanjian TRIPs/TRIPs Agreement (Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights). Perjanjian TRIPs saat menjadi perjanjian internasional yang sangat penting di bidang HaKI yang mana di dalamnya terdapat Hak Merek. Hak merek di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang merek, sebelumnya diatur dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 1992 tentang merek yang kemudian diubah dengan Undang-Undang No. 14 Tahun 1997 tentang perubahan terhadap UU No. 19 tahun 1992 tentang Merek.
A.  Jenis-jenis Merek
1.     Merek Dagang
Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya.
2.     Merek Jasa
Merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya.
3.     Merek Kolektif
Merek kolektif adalah merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya.
B.   Fungsi Merek
1. Fungsi pembeda, yakni membedakan produk yang satu dengan produk perusahaan lain
2. Fungsi jaminan reputasi, yakni selain sebagai tanda asal usul produk, juga secara pribadi menghubungkan reputasi produk bermerek tersebut dengan produsennya, sekaligus memberikan jaminan kualitas akan produk tersebut.
3. Fungsi promosi, yakni merek juga digunakan sebagai sarana memperkenalkan dan mempertahankan reputasi produk lama yang diperdagangkan, sekaligus untuk menguasai pasar.
4. Fungsi rangsangan investasi dan pertumbuhan industri, yakni merek dapat menunjang pertumbuhan industri melalui penanaman modal, baik asing maupun dalam negeri dalam menghadapi mekanisme pasar bebas.
Fungsi merek dapat dilihat dari sudut produsen, pedagang dan konsumen. Dari segi produsen merek digunakan untuk jaminan nilai hasil produksinya, khususnya mengenai kualitas, kemudian pemakaiannya, dari pihak pedagang, merek digunakan untuk promosi barang-barang dagangannya guna mencari dan meluaskan pasaran, dari pihak konsumen, merek digunakan untuk mengadakan pilihan barang yang akan dibeli.
Jadi merek memberikan jaminan nilai atau kualitas dari barang atau jasa bersangkutan. Hal ini tidak hanya berguna bagi produsen pemilik merek tersebut, tetapi juga memberikan perlindungan dan jaminan mutu barang kepada konsumen. Selanjutnya merek juga berfungsi sebagai sarana promosi atau reklame bagi produsen atau pedagang atau pengusaha-pengusaha yang memperdagangkan barang atau jasa bersangkutan. Merek adalah simbol dengan mana pihak pedagang memperluas pasarannya dan juga mempertahankan pasaran tersebut. Disamping itu, merek juga dapat berfungsi dalam merangsang pertumbuhan industri dan perdagangan yang sehat dan menguntungkan semua pihak.
Sedangkan, Menurut beberapa ilmuwan lainnya, fungsi merek adalah sebagai berikut:
a. Sebagai tanda pembeda (pengenal);
b. Melindungi masyarakat konsumen ;
c. Menjaga dan mengamankan kepentingan produsen;
d. Memberi gengsi karena reputasi;
e. Jaminan kualitas.
C.  Pendaftaran Merek
Yang dapat mengajukan pendaftaran merek adalah :
1.     Orang (persoon)
2.     Badan Hukum (recht persoon)
3.     Beberapa orang atau badan hukum (pemilikan bersama)
Fungsi Pendaftaran Merek:
1.     Sebagai alat bukti bagi pemilik yang berhak atas merek yang didaftarkan.
2.     Sebagai dasar penolakan terhadap merek yang sama keseluruhan atau sama pada pokoknya yang dimohonkan pendaftaran oleh orang lain untuk barang/jasa sejenis.
3.     Sebagai dasar untuk mencegah orang lain memakai merek yang sama keseluruhan atau sama pada pokoknya dalam peredaran untuk barang/jasa sejenis.
Merek tidak dapat didaftarkan apabila ada hal-hal berikut:
1.     Didaftarkan oleh pemohon yang tidak beritikad baik.
2.     Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas keagamaan, kesusilaan, atau ketertiban umum.
3.     Tidak memiliki daya pembeda
4.     Telah menjadi milik umum
5.     Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya. (Pasal 4 dan Pasal 5 UU Merek).
Penegakan Hukum
Penghapusan, penghapusan pendaftaran merek dari daftar umum merek dapat dilakukan atas prakarsa Direktorat Jenderal atau berdasarkan permohonan pemilik merek yang bersangkutan. Penghapusan pendaftaran merek atas prakarsa Direktorat Jenderal dapat dilakukan jika:
1. Merek tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir, kecuali apabila ada alasan yang dapat diterima oleh Direktorat Jenderal;
2. Merek digunakan untuk jenis barang atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis barang atau jasa yang dimohonkan pedaftaran, termasuk pemakaian merek yang tidak sesuai dengan merek yang didaftar.
Permohonan penghapusan pendaftaran merek oleh pemilik merek atau kuasanya, baik sebagian atau seluruh jenis barang atau jasa, diajukan kepada Direktorat Jenderal. Penghapusan pendaftaran merek berdasarkan alasan dapat pula diajukan oleh pihak ketiga dalam bentuk gugatan kepada Pengadilan Niaga.
Pembatalan, gugatan pembatalan pendaftaran merek diajukan oleh pihak yang berkepentingan dengan alasan bahwa merek termasuk dalam merek yang tidak dapat didaftar  atau harus ditolak. Pemilik merek yang tidak terdaftar/ditolak dapat mengajukan gugatan setelah mengajukan Permohonan ke Direktorat Jenderal. Gugatan tersebut diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran merek atau dapat dilakukan tanpa batas waktu apabila Merek yang bersangkutan bertentangan dengan moralitas agama, kesusilan, atau ketertiban umum. Pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis berupa :
1. Gugatan ganti rugi.
2. Penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut.
Pengajuan gugatan dapat diajukan kepada Pengadilan Niaga. Tata cara gugatan pada Pengadilan Niaga, yaitu:
1. Gugatan pembatalan pendaftaran merek diajukan kepada ketua Pengadilan Niaga dalam wilayah hukum tempat tinggal atau domisili.
2. Dalam hal tergugat bertempat tinggal di luar wilayah Indonesia, gugatan tersebut diakukan kepada ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.
3. Panitera mendaftarkan gugatan pembatalan pada tanggal gugatan yang bersangkutan diajukan dan kepada penggugat diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran gugatan.
4. Panitera menyampaikan gugatan pembatalan kepada ketua Pengadilan Niaga dalam jangka waktu paling lama 2 hari terhitung sejak gugatan didaftarkan.
5. Dalam jangka paling lama 3 hari terhitung sejak tanggal gugatan pembatalan didaftarkan, Pengadilan Niaga mempelajari gugatan dan menetapkan dari sidang.
6. Sidang pemeriksaan atas gugatan pembatalan diselenggarakan dalam jangka waktu paling lama 60 hari setelah gugatan didaftarkan.
7. Pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita paling lama 7 hari setelah gugatan pembatalan didaftarkan.
8. Putusan atas gugatan pembatalan harus diucapkan paling lama 90 hari setelah gugatan didaftarkan dan dapat diperpanjang paling lama 30 hari atas persetujuan ketua Mahkamah Agung.
9. Putusan atas gugatan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terhadap putusan tersebut diajuka suatu upaya hukum.
10. Isi putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (9) wajib disampaikan oleh juru sita kepada para pihak paling lama 14 (empat belas) hari setelah putusan atas gugatan pembatalan diucapkan.
Selain penyelesaian gugatan sebagaimana dimaksud di atas para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui Arbitrase atau Alternatif Penyelesaian Sengketa, dengan ketentuan pidana:
Pasal 90
Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
Pasal 91
Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada pokoknya  dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).
Pasal 92
(1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang sama pada keseluruhan dengan indikasi-geografis milik pihak lain untuk barang yang sama atau sejenis dengan barang yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
(2) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang sama pada pokoknya dengan indikasi-geografis milik pihak lain untuk barang yang sama atau sejenis dengan barang yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).
(3) Terhadap pencantuman asal sebenarnya pada barang yang merupakan hasil pelanggaran ataupun pencantuman kata yang menunjukkan bahwa barang tersebut merupakan tiruan dari barang yang terdaftar dan dilindungi berdasarkan indikasi-geografis, diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
Pasal 93
Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang dilindungi berdasarkan indikasi-asal pada barang atau jasa sehingga dapat memperdaya atau menyesatkan masyarakat mengenai asal barang atau asal jasa tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).
Pasal 94
(1) Barangsiapa memperdagangkan barang dan/atau jasa yang diketahui atau patut diketahui bahwa barang dan/atau jasa tersebut merupakan hasil pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, dan Pasal 93 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
Pasal 95
Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, dan Pasal 94 merupakan delik aduan.
Berikut ini adalah undang-undang mengenai merek:
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Menimbang :
a. bahwa di dalam era perdagangan global, sejalan dengan konvensi-konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia, peranan Merek menjadi sangat penting, terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat;
b. bahwa untuk hal tersebut di atas diperlukan pengaturan yang memadai tentang Merek guna memberikanpeningkatan layanan bagi masyarakat;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan huruf b, serta memperhatikan pengalaman dalam melaksanakan Undang-undang Merek yang ada, dipandang perlu untuk mengganti Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek;
Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
Studi Kasus:
Apple belum lama ini kalah tuntutan trademark di Cina setelah berusaha menuntut perusahaan Taiwan atas pelanggaran trademark iPad. Apple mendaftarkan keberatannya terhadap Proview Technology. Perusahaan milik Taiwan tersebut telah mendaftarkan trademark iPad pada tahun 2000, jauh sebelum Apple memperkenalkan tablet.
Proview Technology mengatakan akan terus menggunakan nama iPad di Cina dan beberapa negara lain. Saat ini perusahaan tersebut mencari kompensasi sebesar $1,5 miliar dari Apple.Pengadilan di bagian selatan kota Shenzhen Cina menyatakan Apple kekurangan fakta dan bukti pendukung atas klaim bahwa Proview Technology melanggar trademark komputer tablet ikonik perusahaan Amerika Serikat tersebut. Apple sendiri enggan untuk berkomentar saat dihubungi.
Apple membayar GBP 35 ribu untuk hak trademark global pada tahun 2009. Namun Proview Technology (Shenzhen) mempertahankan hak cina. Pada September 2010, Apple mulai menjual iPad di Cina, setelah berbulan-bulan adanya gerakan grey-market di antara pada pembeli yang ingin memiliki produk tersebut namun tidak bersedia menunggu hingga tanggal peluncuran resmi.
Lingkup Cina yang lebih luas, yaitu mencakup Hong Kong dan Taiwan telah menjadi daerah pertumbuhan Apple tercepat.
Kami menyarankan bahwa seharusnya ada tindakan cepat bila ada permasalahan seperti init. Jika kita mempunyai sebuah merek untuk produk yang kita buat sebaiknya langsung mendaftarkan merek tersebut untuk mengantisipasi tindakan kriminal yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.
Kasus Hak Merek
kasus antara extra joss dan enerjos dimana pihak extra joss (PT. Bintang Toedjoe) menggugat pihak enerjos (PT. Sayap Mas Utama (anak perusahaan Wings Group)) ke pengadilan niaga Jakarta pusat untuk membatalkan merek enerjos. Gugatan diajukan dengan mengacu pada ketentuan pasal 4 dan ayat (1) UU no 15/2001 tentang Merek, yang mana secara khusus melarang pendaftaran yang diajukan atas itikad tidak baik dan perlindungan atas suatu merek terkenal. Dimana kedua produk ini merupakan merek serupa, namun beda kemasan (“Extra Joss”: sachet, “Enerjos”: botol). Serta tulisan “joss” ini telah didaftarkan dengan No. 383312 (15 agustus 1997) untuk kelas 5 diperpanjang No. 312898 (16 Juli 2002). Jenis barang kelas 5 untuk produk makanan dan minuman kesehatan. Serta logo juga didaftarkan (kepalan tangan berwarna kuning) dan juga mendaftarkan di 15 negara selain Indonesia yaitu negara Asean, Jepang, U.S. Nigeria. Pemasarannya di mulai 1992 sedangkan kata ”joss” merupakan unsur substansial, berkonotasi energi dan stamina. Sedangkan “Enerjos” telah didaftarkan pada 6 Juli 2000.
Berdasarkan dari pengadilan negeri niaga Jakarta pusat menurut para hakim bahwa kata2 joss di dalam kedua produk ini memiliki kesamaan bunyi meskipun essensial. Berdasarkan Profesor Anton M Moeliono, mengatakan bahwa kata jos berasal dari bahasa jawa yang merupakan tiruan bunyi seperti pada ungkapan mak jos (langsung masuk). Dalam bahasa Sunda juga dikenal kata jos dalam jos nojos yang berarti memukul dengan kepalan tangan. Menurut profesor lingustik (ahli bahasa) dari Universitas Indonesia dan Unika Atmajaya ini, Extra Joss melalui produk minuman kesehatannya telah mengubah makna kata jos tersebut menjadi penambah vitalitas. Hal tersebut didukung juga oleh gambar kepalan tangan dalam kemasan Extra Joss.
Dengan demikian, menurut Prof. Anton, jika ada produk sejenis (minuman kesehatan) yang juga menggunakan kata jos maka akan timbul persepsi bahwa kedua produk itu sama atau paling tidak diproduksi oleh pabrik yang sama. lain halnya jika kata jos itu digunakan untuk produk yang tidak sejenis.
Selain itu berdasarkan Pasal 6 ayat (1) UUM 15/2001: “….memilki persamaan pada pokoknya…” dimana maksud persepsi dari kedua perusahaan itu tentang produk itu pada dasarnya sama. Serta bila dilihat dari pendaftaran merek maka extra joss lah yang lebih dulu dalam mendaftarkannya. Serta karena extra joss dinilai sebagai merek terkenal dilihat dari “Reputasi & Promosi” dimana extra joss gencar mengiklankan produknya bahkan mendatangkan Alexandro Del Piero sebagai bintangnya, kemudian produk ini sangat terkenal dan distinctive karena orang telah lama mengenal produk ini dan laku dipasaran sehingga nama,“Joss” telah dikenal berhubungan dengan Bintang Toedjoe dan extra joss sehingga produk lain yang memakai nama joss, masyarakat pasti mengira bahwa itu satu produk atau satu perusahaan. Oleh karena itu pada tingkat pengadilan negeri niaga extra joss dimenangkan namun pada tingkat pengadilan tinggi maupun kasasi dan peninjauan kembali pihak enerjos dimenangkan. Pada PK extra joss menyebut dua alasan pengajuan PK ke Mahkamah Agung tersebut. Pertama, adanya penggelapan data berkaitan dengan jangka waktu mengajukan gugatan Pihak Extra Joss dinyatakan telah melewati jangka waktu gugatan serta dianggap sebagai suatu merek yang tidak terkenal. Alasan kedua mengajukan PK tersebut adalah adanya novum (bukti-bukti baru). Novum tersebut berupa belanja iklan, bukti promosi dan marketing antara 1997- 2000. atas alasan PK pertama pengacara dari pihak extra joss mengatakan bahwa jangka waktu gugatan yang di ajukan dinyatakan sah karena masih di bawah lima tahun. Di hitung sejak tanggal pendaftaran Extra Joss pada 6 Juli 2000. Jadi seharusnya waktu kadaluwarsa adalah lima tahun kemudian, namun pihak mereka mengajukannya pada 15 Februari 2005, kemudian atas alasan PK kedua pihak extra joss tersebut adalah adanya novum bukti-bukti baru). Novum tersebut berupa belanja iklan, bukti promosi dan marketing antara 1997-2000. Karena Hakim juga menyatakan Extra Joss sebagai barang tidak terkenal, karena itu pihak extra joss mengajukan novum untuk membantahnya, Untuk syarat suatu produk dinyatakan terkenal maka harus di uji apakah ada investasi di luar negeri, adanya promosi besar-besaran serta produk tersebut dikenal khalayak atau tidak.
Extra Joss sudah didaftarkan pada Direktorat Merek pada 1992, diterima pada 1995 dan diperpanjang pada 2002. Selain di Indonesia, produk Extra Joss juga dikena luas di Filipina, Malaysia, Hongkong serta beberapa negara Afrika. Maka dengan demikin extra joss suda memenuhi syarat unruk dikatakan sebagai merek terkenal. Dalam pengajuan PK ini, pihak Extra Joss memohon Majelis Hakim Agung memberi putusan menerima permohon PK dan membatalkan Putusan no. 28 K/N/HaKI/2005. Ada beberapa implikasi bila Enerjos menang di tingkat kasasi. Pertama, setiap merek yang menggunakan kata Jos dengan satu huruf s atau banyak, atau Joss atau sama bunyinya, akan legal sebagai public domain atau milik masyarakat. Siapa pun boleh memakainya. Kedua, akan ada pertentangan antara praktisi hakim dan pemilik merek- merek besar. Ini karena UU 15/2004 bisa diinterpretasikan berbeda-beda. Ketiga, akan ada keraguan pengusaha berinvestasi merek karena tidak adanya kepastian soal meniru dan tidak meniru. Berdasarkan itu mungkin pertimbangan hakim sehingga Extra Joss kalah karena selain para hakim agung beranggapan Joss adalah milik masyarakat, juga karena kemasan Enerjos adalah botol bukan sachet. Oleh karena pertimbangan itulah maka gugatan dari extra joss tidak dikabulkan.

ISO 9001 2008 VS ISO 9001 2015

ISO 9001 2008 VS ISO 9001 2015
TUGAS MANAJEMEN MUTU

Lady Flourence        (224413281)
Diani Trianingtyas   (224413265)
 Adi Prayitna             (224413305)
Winner Bestono T    (224413294)
Setiawan Raditya P  (224413302)
Vega Mustika            (224413259)
Annisa Virginia        (224413304)
Aminah Paradilla     (224413275)

Apa ISO 9001 ?
Luc: ISO 9001 adalah standar paling populer dan paling umum digunakan di dunia untuk sistem manajemen mutu.

Sebuah standar bukan hukum, tapi perjanjian atau praktek terbaik yang suatu organisasi dapat menerapkan secara sukarela. Sebuah standar mencerminkan tingkat yang baik profesionalisme. Sebuah sistem manajemen mutu adalah alat dengan mana organisasi dapat menentukan bagaimana dapat memenuhi persyaratan pelanggan dan pihak-pihak lain yang berkepentingan yang terlibat dalam kegiatan-kegiatannya.

Apa manfaat dari ISO 9001?
Luc: ISO sistem manajemen mutu 9001:
·          menunjukkan bahwa Anda menyediakan produk dan layanan berkualitas yang konsisten;
·          menunjukkan bahwa Anda menyediakan produk dan layanan yang memenuhi kebutuhan pelanggan, mematuhi hukum dan perundang-undangan, dan memenuhi persyaratan organisasi sendiri;
·          dapat membantu Anda merampingkan proses bisnis Anda dan terus meningkatkan mereka.

Ada dua manfaat tambahan:
·          ISO 9001 membantu Anda meningkatkan kepuasan pelanggan;
·          ISO 9001 adalah positif untuk gambar Anda: Anda menunjukkan bahwa Anda memenuhi standar kualitas yang diakui secara internasional. Ini sering merupakan persyaratan untuk pelanggan dan pemasok untuk melakukan bisnis dengan Anda.

Apa standar ISO 9001 menentukan?
ISO terbaru 9001: 2015 standar dibangun sekitar tujuh prinsip manajemen mutu:
1. fokus pelanggan;
2. kepemimpinan;
3. keterlibatan orang;
4. pendekatan proses;
5. perbaikan;
6. berbasis bukti pengambilan keputusan;
7. manajemen hubungan.

ISO 9001: 2015 menjelaskan untuk setiap bagian yang persyaratan produk, jasa dan organisasi harus bertemu dalam rangka untuk menikmati manfaat di atas.

Yang menentukan, cek dan mengelola ISO 9001?
ISO 9001 dikelola oleh Organisasi Internasional untuk Standarisasi (ISO) di Jenewa, Swiss. ISO adalah organisasi keanggotaan independen dan pengembang terbesar di dunia standar internasional sukarela. ISO 9001: 2015 dikembangkan oleh 2 ISO / TC 176 / SC – Kualitas Sistem Komite Teknis.

Namun, ISO tidak menyediakan sertifikasi atau penilaian kesesuaian. Hal ini dilakukan oleh badan sertifikasi terakreditasi. Ini adalah instansi yang mengevaluasi sistem manajemen organisasi dan sertifikasi mereka sehubungan dengan standar diterbitkan.

Apakah organisasi harus pindah dari ISO 9001: 2008 untuk ISO 9001: 2015 segera?
Tidak Ada masa transisi tiga tahun setelah penerbitan setiap versi baru dari ISO 9001, di mana organisasi dapat beradaptasi manajemen kualitas mereka untuk mencocokkan versi terbaru. Organisasi karena itu harus menerapkan ISO baru 9001: 2015 standar sebelum 23 September 2018 dalam rangka untuk melanjutkan sesuai dengan ISO 9001.

Apa perbedaan utama antara ISO 9001: 2008 dan ISO 9001: 2015?

ISO 9001: 2015 memiliki sepuluh klausa bukan delapan. Tabel berikut menunjukkan hubungan dari ISO 9001: 2008 klausul kepada mereka dalam ISO baru 9001: 2015.


ISO 9001: 2008
ISO 9001: 2015
0. Pendahuluan
0. Pendahuluan
1. Ruang Lingkup
1. Ruang Lingkup
2. referensi normatif
2. referensi normatif
3. Istilah dan definisi
3. Istilah dan definisi
4. Kualitas Sistem manajemen
4. Konteks organisasi
5. Tanggung jawab Manajemen
5. Kepemimpinan
6. Perencanaan
6. Pengelolaan sumber daya
7. Dukungan
7. Realisasi Produk
8. Operasi
8. Pengukuran, analisis dan perbaikan
9. Evaluasi Kinerja
10. Peningkatan

Tiga pasal pertama dalam ISO 9001: 2015 yang sebagian besar sama seperti yang di ISO 9001: 2008, tetapi ada perbedaan besar antara ISO 9001: 2008 dan ISO 9001: 2015 dari klausul keempat dan seterusnya. Tujuh klausul terakhir sekarang diatur sesuai dengan siklus PDCA (Plan, Do, Check, Act). Gambar berikut menunjukkan ini.


Pasal 4, 5, 6 dan 7 dari ISO 9001: 2015 berada di bawah PLAN, klausul 8 berada di bawah DO, klausul 9 datang di bawah TARIF dan ayat 10 ditutupi oleh ACT.
Dengan pengaturan baru ini, ISO baru 9001: 2015 berusaha untuk memberikan momentum tambahan untuk perbaikan terus menerus dan sistematis dari proses dalam organisasi.

ISO 9001: 2015 PUNYA SEBUAH STRUKTUR TINGKAT TINGGI (HLS)
Sebagai hasil dari susunan baru dalam sepuluh klausa, ISO 9001: 2015 sekarang memiliki struktur ambigu sama dengan semua sistem manajemen standar, yang dikenal sebagai ‘High Level Struktur’ (HLS).

Oleh karena itu semua elemen inti dari ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, OHSAS 18001, dll yang sama dari sekarang.Hal ini telah membuat integrasi berbagai sistem manajemen yang lebih sederhana. Jika, misalnya, sebuah organisasi ingin menerapkan ISO 14001 selain ISO 9001, bagian-bagian yang mencakup topik yang sama dapat dengan mudah dilihat dalam standar.

BERBEDA ISTILAH DALAM ISO 9001: 2008 DAN ISO 9001: 2015
Tabel berikut adalah ringkasan singkat dari sejumlah perubahan penting terminologi dibandingkan dengan ISO 9001: 2008.


ISO 9001: 2008
ISO 9001: 2015
produk
Produk dan layanan
Dokumentasi, manual mutu, prosedur terdokumentasi, catatan, petunjuk
informasi didokumentasikan
Lingkungan kerja
Lingkungan untuk operasi proses
Pemantauan dan alat ukur
Pemantauan dan pengukuran sumber
produk yang dibeli
Eksternal menyediakan produk dan jasa
pemasok
penyedia eksternal

Ini bukan daftar lengkap dari perbedaan antara ISO 9001: 2008 dan ISO 9001: 2015, tetapi tidak menunjukkan poin utama.

Bagaimana perusahaan transisi dari ISO 9001: 2008 untuk ISO 9001: 2015?
Dengan asumsi bahwa perusahaan sudah bersertifikat ISO 9001, saya sarankan mengambil langkah-langkah berikut untuk memenuhi ISO 9001: 2015:


1. Pengukuran baseline
Melakukan pengukuran dasar dalam organisasi Anda. Membuat gambaran lengkap dari status sistem manajemen mutu dan perilaku organisasi Anda bisnis.

2. Rencana pendekatan
Menyusun rencana berdasarkan pengukuran dasar. Berkat rencana ini, Anda dapat meluangkan waktu untuk melakukan perubahan dan menerapkan perbaikan langkah demi langkah.

3. Pelaksanaan
Mengimplementasikan perubahan sesuai dengan rencana pendekatan. Menggabungkan titik-titik pengukuran dan tonggak.

4. Audit dan analisis proses
Mengukur apakah perubahan telah memiliki efek yang diinginkan. Mengukur input dan output dari proses yang Anda anggap penting karena mereka adalah kritis atau berisiko, misalnya.

5. Sertifikasi
Memiliki organisasi Anda bersertifikat sesuai dengan ISO 9001: 2015.

6. Komunikasi dengan pihak yang berkepentingan
Tampilkan pihak yang berkepentingan Anda bukan hanya sertifikat, tetapi juga menunjukkan kepada mereka hasil dengan bangga. Biarkan mereka melihat seberapa baik organisasi Anda mengelola proses dan terus meningkatkan mereka.


PERBEDAAN ISO 9001 REVISI 2015 DENGAN ISO 9001:2008


ISO 9001:2008
ISO Revisi 2015 CD
Komentar
4.1 Persyaratan Umum
4.1 Memahami organisasi dalam konteksnya 
4.2 Memahami kebutuhan dan harapan pihak yang berkepentingan 
4.3 Pendekatan proses
4.2.3 Pengendalian dokumen 
7.5 Pengendalian dokumen
Catatan dan dokumen diidentifikasi sebagai “informasi yang didokumentasikan”
4.2.4 Pengendalian rekaman
5. Tanggung Jawab Manajemen
5. Kepemimpinan
5.4 Perencanaan
6 Perencanaan
5.5.2 Management Representative
Dieliminasi
5.6 Tinjauan Manajemen
9.3 Tinjauan Manajemen
6. Manajemen Sumber Daya
Dukungan 7.
6.1 Penyediaan Sumber Daya
7.1 Sumber Daya
6.2 Sumber Daya Manusia
7.2 Kompetensi
7. Realisasi Produk
8. Operasi
7.5.3 Identifikasi & Lacak
8.6.2 Identifikasi & Lacak
7.5.5 Preservasi Produk
8.6.4 Pelestarian Barang & Jasa
8. Pengukuran, Analisa & Perbaikan
9. Evaluasi Kinerja
8.2.2 Internal Audit
9.2 Internal Audit
8.5 Perbaikan
Peningkatan 10.
8.5.1 Perbaikan secara terus menerus
10.2 Peningkatan
8.5.2 Corrective Action
10.1 Ketidaksesuaian & Corrective Action
8.5.3 Tindakan Pencegahan
Dieliminasi

ISO 14001

ISO 14001


Manajemen Mutu ISO 14001
Mata Kuliah                : Manajemen Mutu
Dosen                          :Osma Arofat
Nama Kelompok :       1.Diah Suryo Lestari  / 224413137
2.Muhammad Farhan / 22441313099
3.Muhammad Triantoro / 224413103
4.Dody Suprayogi  / 224313148
5.M Rizky Rivaldi  / 224413117
6.Abdul Hamid Alfath / 224413295
7. Dewi M Siburian, Amd / 234115004

                                      
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN TRANSPORT
TRISAKTI-JAKARTA
ISO 14001
ISO 14001 merupakan salah satu bagian dari seri ISO 14000. Seluruh bagian dari seri ISO ini adalah berkenaan tentang manajemen lingkungan. ISO-14001 dikeluarkan oleh International Organization for Standardization. ISO-14001 Pertama dikeluarkan pada tahun 1999. Versi yang terbaru adalah ISO-14001:2004. ISO-14001 bertujuan untuk meningkatkan kinerja lingkungan organisasi yang menerapkannya, mencegah pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh aktifitas organisasi dan mencapai kesesuaian dengan persyaratan-persyaratan lingkungan yang berlaku. Misalnya, sebuah perusahaan yang proses bisnisnya menimbulkan limbah cair yang mencemari lingkungan berupaya untuk menerapkan ISO 14001 di perusahaannya.
Setelah kajian dilakukan, ternyata keterbatasan finansial membuat perusahaan tersebut sukar untuk mengelola limbahnya sehingga mencapai baku mutu limbah cair yang disyaratkan oleh pemerintah. Berdasarkan analisis finansial, ternyata perusahaan tersebut baru akan mampu membangun sistem pengolahan limbah yang memadai kira-kira beberapa tahun ke depan. Sehingga sebelum masa tersebut terlampaui, perusahaan tidak akan pernah memenuhi baku mutu lingkungan. Namun, bila perusahaan tersebut mengembangkan sistem manajemen lingkungan yang memenuhi persyaratan ISO, maka perusahaan tersbut bisa saja memperoleh sertifikat ISO 14001. Perusahaan lain, yang kinerja lingkungannya telah memenuhi baku mutu namun EMS-nya tidak memenuhi persyaratan tidak akan memperoleh sertifikat ISO 14001.
Uraian di atas menunjukkan bahwa pada prinsipnya, penerapan ISO 14001 tidak berarti tercapainya kinerja lingkungan dalam waktu dekat. Sertifikat EMS dapat saja diberikan kepada perusahaan yang masih mengotori lingkungan. Namun, dalam EMS terdapat persyaratan bahwa perusahaan memiliki komitmen untuk melakukan perbaikan secara menerus (continual improvement). Dengan perbaikan secara menerus inilah kinerja lingkungan akan sedikit demi sedikit diperbaiki. Dengan kata lain ISO 14001 bersifat conformance (kesesuaian), bukan performance (kinerja).
MANFAAT ISO 14001
Keuntungan atau manfaat dengan diperolehnya sertifikat ISO 14001 bagi Organisasi kurang lebihnya dapat disimpulkan sebagai berikut:
1.      Organisasi, dengan sistem manajemen mutu yang mereka targetkan dan kembangkan terus-menerus, secara tidak langsung juga mengurangi potensi mereka untuk menderita kerugian yang diakibatkan oleh denda atas rusaknya lingkungan sebagai dampak dari operasional mereka.
2.      Penghematan anggaran organisasi. Sebab dengan diberlakukannya Sistem Manajemen Lingkungan, organisasi menjadi lebih ketat dalam hal efisiensi sumberdaya dan biaya.
3.      Organisasi menjadi lebih responsif untuk menyesuaikan diri dengan peraturan terbaru tentang Lingkungan sehingga (sekali lagi) mengurangi resiko terkena denda atas polusi yang mungkin ditimbulkan.
4.      Menguatkan merek dagang dari organisasi tersebut (jika ada). Sebab dengan memberlakukan Sistem Manajemen Lingkungan, dapat membuat lebih banyak orang menjadi simpatik sebab organisasi yang bersangkutan sangat memperhatikan dan berusaha meminimalisir dampak lingkungan yang sekiranya mereka timbulkan.
Manfaat Sistem Manajemen Lingkungan atau dengan kata lain manfaat Sertifikat ISO 14001 bagi Perusahaan yang mendapatkannya adalah :
1.      Menurunkan potensi negatif/dampak negatif terhadap lingkungan
2.      Meningkatkan kinerja lingkungan
3.      Memperbaiki tingkat pemenuhan peraturan tentang Lingkungan
4.      Mengurangi dan mengatasi resiko lingkungan yang mungkin timbul
5.      Dapat mengurangi biaya produksi dan meningkatkan pendapatan
6.      Dapat mengurangi resiko kecelakaan kerja
7.      Dapat memelihara hubungan baik dengan masyarakat, pemerintah, ataupun terhadap pihak-pihak lain yang memiliki kepedulian tinggi terhadap lingkungan
8.      Memberikan jaminan kepada konsumen mengenai komitmen pihak Top Manajemen terhadap lingkungan
9.      Dapat mengangkat Citra Perusahaan
10.  Meningkatkan Kepercayaan Konsumen
11.  Memperbesar Pangsa Pasar
12.  Mempermudah dalam memperoleh Izin dan Akses Kredit Bank
13.  Meningkatkan motivasi para pekerja
14.  Meningkatkan hubungan dengan pemasok
15.  Sebagai langkah menuju pembangunan yang berkelanjutan
PENERAPAN ISO-14001
Penerapan ISO-14001 berarti merencanakan pengendalian dan menerapkan pengendalian terhadap semua aktifitas dalam organisasi yang mempunyai aspek-aspek lingkungan yang potensial merugikan lingkungan. Organisasi juga harus memahami semua peraturan dan perundangan lingkungan yang terkait dengan aktifitas-aktifitasnya dan berupaya untuk memenuhi peraturan dan perundangan tersebut.
Penerapan ISO-14001 membutuhkan komitmen dari pihak manajemen dan pengembangan wawasan dan setiap karyawan akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan.
Sama halnya dengan penerapan ISO-9001, Penerapan ISO-14001 juga membutuhkan tahapan-tahapan yang sistematis,
yang dimulai dari tahapan perencanaan perubahan, pelaksanaan, pemantauan dan tindak lanjut.
Pada umumnya organisasi dapat menerapkan ISO-14001 dalam waktu sekitar 6 bulan. Variasi waktu tergantung dari ketersediaan sumber daya dalam organisasi, komitmen pihak manajemen, tingkat resiko dan banyaknya potensi dampak lingkungan dari aktifitas-aktifitas yang dilakukan organisasi dan pengaturan program.
Walaupun suatu Perusahaan telah memutuskan untuk menerapkan, seringkali masih terdapat kendala-kendala yang mengganggu penerapan Sistem Manajemen Lingkungan itu sendiri antara lain dikarenakan:
Komitmen Top Manajemen yang kurang; sehingga
1.      Mengakibatkan motivasi keseluruhan kurang
2.      Sosialisasi dari pihak manajemen terkait Sistem Manajemen Lingkungan masih kurang sehingga pengetahuan karyawan sangat minim; akibatnya
3.      Partisipasi dan Kesadaran Karyawan terhadap lingkungan tidak meningkat
ELEMEN ISO 14001
ISO 14001 dikembangkan dari konsep Total Quality Management (TQM) yang berprinsip pada aktivitas PDCA (Plan – Do – Check – Action), sehingga elemen-elemen utama EMS akan mengikuti prinsip PDCA ini, yang dikembangkan menjadi enam prinsip dasar EMS, yaitu:
·         Kebijakan (dan komitmen) lingkungan
·         Perencanaan
·         Penerapan dan Operasi
·         Pemeriksaan dan tindakan koreksi
·         Tinjauan manajemen
·         Penyempurnaan menerus
1. Kebijakan Lingkungan
Kebijakan lingkungan harus terdokumentasi dan dikomunikasikan kepada seluruh karyawan dan tersedia bagi masyarakat, dan mencakup komitmen terhadap perbaikan berkelanjutan, pencegahan pencemaran, dan patuh pada peraturan serta menjadi kerangka kerja bagi penetapan tujuan dan sasaran.
2. Perencanaan
Mencakup indentifkasi aspek lingkungan dari kegiatan organisasi, identifikasi dan akses terhadap persyaratan peraturan, adanya tujuan dan sasaran yang terdokumentasi dan konsisten dengan kebijakan, dan adanya program untuk mencapai tujuan dan sasaran yang direncanakan (termasuk siapa yang bertanggung jawab dan kerangka waktu)
3. Implementasi dan Operasi
Mencakup definisi, dokumentasi, dan komunikasi peran dan tanggung jawab, pelatihan yang memadai, terjaminnya komunikasi internal dan eksternal, dokumentasi tertulis sistem manajemen lingkungan dan prosedur pengendalian dokumen yang baik, prosedur pengendalian operasi yang terdokumentasi, dan prosedur tindakan darurat yang terdokumentasi.
4. Pemeriksaan dan Tindakan Perbaikan
Mencakup prosedur yang secara teratur memantau dan mengukur karakteristik kunci dari kegiatan dan operasi, prosedur untuk menangani situasi ketidaksesuaian, prosedur pemeliharaan catatan spesifik dan prosedur audit kenerja sistem manajemen lingkungan
5. Tinjauan Ulang Manajemen
Mengkaji secara periodik sistem manajemen lingkungan keseluruhan untuk memastikan kesesuaian, kecukupan, efektifitas sistem manajemen lingkungan terhadap perubahan yang terjadi.
Pada prinsipnya, keenam prinsip ISO 14001 – Environmental Management System diatas dapat dibagi menjadi 17 elemen, yaitu:
·         Environmental policy (kebijakan lingkungan): Pengembangan sebuah pernyataan komitmen lingkungan dari suatu organisasi. Kebijakan ini akan dipergunakan sebagai kerangka bagi penyusunan rencana lingkungan.
·         Environmental aspects (aspek lingkungan): Identifikasi aspek lingkungan dari produk, kegiatan, dan jasa suatu perusahaan, untuk kemudian menentukan dampak-dampak penting yang timbul terhadap lingkungan.
·         Legal and other requirements (persyaratan perundang-undangan dan persyaratan lain): Mengidentifikasi dan mengakses berbagai peraturan dan perundangan yang terkait dengan kegiatan perusahaan.
·         Objectives and targets (tujuan dan sasaran): Menetapkan tujuan dan sasaran lingkungan, yang terkait dengan kebijakan yang telah dibuat, dampak lingkungan, stakeholders, dan faktor lainnya.
·         Environmental management program (program manajemen lingkungan): rencana kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran
·         Structure and responsibility (struktur dan tanggung jawab): Menetapkan peran dan tanggung jawab serta menyediakan sumber daya yang diperlukan
·         Training awareness and competence (pelatihan, kepedulian, dan kompetensi): Memberikan pelatihan kepada karyawan agar mampu mengemban tanggung jawab lingkungan.
·         Communication (komunikasi): Menetapkan proses komunikasi internal dan eksternal berkaitan dengan isu lingkungan
·         EMS Documentation (dokumentasi SML): Memelihara informasi EMS dan sistem dokumentasi lain
·         Document Control (pengendalian dokumen): Menjamin kefektifan pengelolaan dokumen prosedur dan dokumen lain.
·         Operational Control (pengendalian operasional): Mengidentifikasi, merencanakan dan mengelola operasi dan kegiatan perusahaan agar sejalan dengan kebijakan, tujuan, dan saasaran.
·         Emergency Preparedness and response (kesiagaan dan tanggap darurat): mengidentifikasi potensi emergency dan mengembangkan prosedur untuk mencegah dan menanggapinya.
·         Monitoring and measurement (pemantauan dan pengukuran): memantau aktivitas kunci dan melacak kinerjanya
·         Nonconformance and corrective and preventive action (ketidaksesuaian dan tindakan koreksi dan pencegahan): Mengidentifikasi dan melakukan tindakan koreksi terhadap permasalahan dan mencegah terulang kejadiannya.
·         Records (rekaman): Memelihara rekaman kinerja SML
·         EMS audits (audit SML): Melakukan verifikasi secara periodik bahwa SML berjalan dengan baik.
·         Management Review (pengkajian manajemen): Mengkaji SML secara periodik untuk melihat kemungkinan-kemungkinan peyempurnaan berkelanjutan.
Ukuran Keberhasilan dalam Penerapan ISO-14001
Keberhasilan dalam penerapan ISO-14001 diukur dari 2 parameter dasar: Kesesuaian sistem manajemen dengan persyaratan ISO-14001 (yang berarti keberhasilan memperoleh sertifikat ISO-14001) dan meningkatnya kemampuan organisasi dalam melakukan pengendalian terhadap berbagai aktifitas yang mempunyai dampak terhadap lingkungan.
https://renggaarnalisrenjani.wordpress.com/2013/04/12/mengenal-iso-14001-sistem-manajemen-lingkungan

ISO 39001

ISO 39001


ISO 39001
TUGAS KELOMPOK MANAJEMEN MUTU (Kelas D)
1. Eihab Fuad Bajamal (224413138)
2. Riksa Setiawan (224413056)
3. Agung Laksamana (224413072)
4. Fawdy Ahadino (224413078)
5. Muhammad Ganggas Yudatama (224413063)
6. Tyas Ambar Pertiwi (224413184)
7. Dion Hegan (224413061)
Sistem Manajemen Keselamatan Lalu Lintas Jalan : ISO 39001
Penelitian global telah menunjukkan bahwa kematian dan cedera serius dapat sangat dikurangi dengan mengadopsi pendekatan holistik sistem Manajemen Keselamatan Lalu Lintas Jalan (SMKLLJ). Hal ini melibatkan fokus yang jelas pada hasil SMKLLJ dan tindakan berbasis bukti didukung oleh tingkat yang tepat dari manajemen organisasi. Dan Pemerintah tidak bisa sampai disini saja. Organisasi dari semua jenis dan ukuran, serta pengguna jalan individu, memiliki peran untuk berpartisipasi. (TCL Indonesia )
 ISO 39001:2012
ISO 39001 menguraikan persyaratan untuk sistem manajemen SMKLLJ. Ini menyediakan alat untuk membantu organisasi mengurangi dan akhirnya menghilangkan, kejadian dan risiko kematian dan cedera serius yang berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas jalan – sehingga lebih efektif.
ISO 39001:2012 berlaku untuk siapa ?
ISO 39001 dirancang untuk organisasi publik dan swasta yang berinteraksi dengan sistem lalu lintas jalan. Hal ini juga dapat digunakan oleh pihak internal dan eksternal, termasuk badan sertifikasi seperti TCL, untuk menilai kemampuan organisasi untuk memenuhi persyaratan. ISO 39001 menjadi sangat relevan bagi organisasi dengan sejumlah besar kendaraan. Ini termasuk barang dan perusahaan penumpang serta mereka dengan armada besar,kendaraan pribadi seperti yang digunakan oleh para insinyur, orang penjualan. Ini juga akan menarik bagi organisasi yang mengelola jaringan jalan.
 Mengapa memilih Transpacific Certifications Limited untuk Sertifikasi ISO 39001?
  • Transpacific Certifications Limited menawarkan jasa sertifikasi / registrasi untuk Sistem Manajemen Keselamatan Lalu Lintas Jalan, sesuai dengan ISO 39001:2012, selain menawarkan berbagai layanan lain seperti sertifikasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008, Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14001:2004, Sistem Manajemen Keamanan Pangan (HACCP) sesuai dengan ISO 22000:2005, Sistem Manajemen Keamanan Informasi sesuai dengan ISO 27001:2005, Kesehatan & Keselamatan Kerja OHSAS 18001 dll
  • Sertifikasi TCL adalah lembaga sertifikasi yang berkembang pesat dan memiliki sumber daya manusia yang terampil dan berpengalaman yang didedikasikan untuk menyediakan layanan berkualitas kepada klien kami untuk mencapai keunggulan dalam bisnis. Klien kami, berjumlah lebih dari 10.000.
  • Sertifikasi TCL memiliki perbedaan menjadi salah satu dari sedikit organisasi yang diakreditasi oleh JAS-ANZ untuk semua lingkup QMS, EMS, OHSAS, ISMS dan SMKP di India, yang berarti kita dapat menangani pekerjaan untuk semua kategori dan jenis industri yang beragam.
  • Sertifikasi TCL juga terakreditasi dengan Badan Akreditasi Nasional dan Lembaga Sertifikasi (NABCB) untuk Sistem Manajemen Mutu, ISO 9001:2008.
  • Sertifikasi TCL adalah salah satu lembaga sertifikasi yang sangat sedikit di India yang diizinkan untuk menggunakan logo IAF Logo (International Accreditation Forum Inc, World Association for Conformity Assessment) pada sertifikat sesuai perjanjian ditandatangani dengan mereka melalui AB.
  • Sertifikasi TCL memiliki keberadaan secara global . Kami memiliki kantor di berbagai negara seperti Bulgaria, Mesir, Korea, Turki, Inggris dll
ISO 39001:2012 Proses Registrasi: Metodologi kami
Metodologi kami untuk pendaftaran / sertifikasi ISO 39001:2012  terdiri dari langkah-langkah berikut:
  • Penandatanganan Kontrak
  • Pra-audit (opsional) untuk mengidentifikasi gap analysis posisi Anda saat ini terhadap standar
  • Stadium I Audit – Dokumentasi Ulasan
  • Tahap II Audit – Audit Sertifikasi Awal
  • Penerbitan Sertifikat
  • Surveillance Audit untuk memastikan pemeliharaan sistem dan perbaikan berkelanjutan
  • Re-sertifikasi melalui audit penuh setelah 3 tahun untuk penilaian berkelanjutan
Sumber:           http://tclindonesia.com/sertifikasi-iso-39001/
KLAUSUL-KLAUSUL DALAM ISO 39001
Clauses – MSS template/framework
Introduction
1. Scope
2. Normative references
3. Terms and definitions
4. Context of the organization
4.1 Understanding the organization and its context
4.2 Understanding the needs and expectations of interested parties
4.3 Determining the scope of the management system
4.4 XXX management system
5. Leadership
5.1 General
5.2 Management commitment
5.3 Policy
5.4 Organizational roles, responsibilities and authorities
6. Planning
6.1 Actions to address risks and opportunities
6.2 XXX objectives and plans to achieve them
7. Support
7.1 Resources
7.2 Competence
7.3 Awareness
7.4 Communication
7.5 Documented information
7.5.1 General
7.5.2 Create and update
7.5.3 Control of documented Information
8. Operation
8.1 Operational planning and control
9. Performance evaluation
9.1 Monitoring, measurement, analysis and evaluation
9.2 Internal Audit
9.3 Management review
10. Improvements
10.1 Nonconformity and corrective action
10.2 Continual improvement