Apakah Kewajiban Negara Anggota WTO Untuk Menerapkan Prinsip Transparansi Dalam Standardisasi?

Kewajiban negara anggota WTO untuk menerapkan prinsip transparansi dalam standardisasi sesuai dengan Pasal 10 Perjanjian TBT yaitu dengan menetapkan badan Enquiry Points.

//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Tujuan pendirian Enquiry Points ialah untuk menjawab semua pertanyaan dari negara anggota WTO lain dan menyediakan dokumen yang diminta negara lain. Enquiry Points di Indonesia adalah Badan Standardisasi Nasional (BSN). Adapun kegiatan yang perlu dilakukan oleh Enquiry Points dalam penerapan transparansi yaitu:
//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

  • Menetapkan dan memelihara Enquiry Points nasional
  • Publikasi atas draft peraturan pada tahapan awal secara tepat
  • Menotifikasikan draf peraturan / amandemen pada WTO
  • Selama amandemen masih bisa dilakukan, maka perlu menyediakan waktu yang wajar untuk komentar
  • Menyediakan salinan dokumen yang relevan (berdasarkan permintaan)
  • Mengambil komentar / diskusi tertulis yang sudah dibahas dalam peraturan final
  • Menyediakan interval waktu antara publikasi kebijakan dan masa berlaku (entry into force) sehingga produsen dapat beradaptasi atas kebijakan yang diberlakukan